Tinjauan Yuridis Undang-Undang No 17 Tahun 2014 Tentang Md3 Terhadap Fungsi Pengawasan Dprd Kabupaten Sumbawa Dalam Pelaksanaan Apbd Kabupaten Sumbawa Tahun 2020

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tinjauan Yuridis Undang-Undang No 17 Tahun 2014 Tentang MD3 Terhadap Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Sumbawa Dalam Pelaksanaan APBD Kabupaten Sumbawa Tahun 2020. Penelitian ini menggunakan suatu Metode pendekatan Yuridis Normatif, melalui pendekatan Perundang-Undangan dengan bahan Hukum yang digunakan meliputi bahan Hukum Primer dan bahan Hukum Skunder serta bahan Hukum Tersier. Data primer penelitian ini adalah data yang berkenaan dengan peraturan daerah, undang-undang dan data sumber datanya berasal dari informan. Sementara, penulis melakukan observasi, wawancara langsung dengan narasumber yang berasal dari kantor DPRD Kabupaten Sumbawa. Data sekunder adalah data yang di peroleh dari sumber-sumber lain sebagai pendukung data primer yang di pandang berkaitan dengan pokok kajian yang diteliti. Hasil dari penelitian ini penulis menemukan bahwa fungsi dan tugas DPRD sebagai mana tercantum dalam undang- undang nomor 17 tahun 2014 tentang MD3 yaitu : fungsi legislasi, pengawasan dan penganggaran. Untuk melaksanakan fungsi tersebut, maka DPRD dilengkapi dengan tugas, wewenang, kewajiban dan hak. Salah satu fungsi DPRD yang sangat penting dalam rangka mendukung pelaksanaan APBD di daerah adalah fungsi pengawasan. Fungsi utama DPRD adalah untuk mengontrol jalannya pemerintahan di daerah