Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Narkotika Tanpa Mempertimbangkan Surat Badan Narkotika Nasional Nomor B/145/X/Dit/Ipwl/Rh/00/2018 tentang Hasil Asesmen Sebagai Alat Bukti yang Sah Berdasarkan Pasal 184 Kuhap (Studi Kasus Putusan Nomor 1360/Pid.Sus/2017 Pn Bks)

Dalam kasus narkotika penting untuk mengetahui sumber masalah yang terus berkesinambungan, perhatian dan peranan negara sangatlah penting dalam menghadapi permasalahan ini yang mana sebenarnya juga menjadi permasalahan yang serius di berbagai negara. Pemidanaan bagi para pelaku tindak pidana narkotika tidak selalu memberikan jalan keluar yang baik. Disinilah peranan hukum dalam memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian sangat diperlukan guna memecahkan permasalahan yang terus melilit ini. Peranan masyarakat baik dari lapisan yang paling luas hingga paling kecil juga diperlukan dalam permasalahan ini. Langkah preventif dan rehabilitasi bagi setiap mereka yang menyalahgunakan narkotika sangat penting guna perbaikan masa depan dan keberlangsungan hidupnya. Peranan rehabilitasi yang mana dalam hal ini merupakan peranan Badan Narkotika Nasional dalam mengeluarkan asesmen dan rekoemndasi untuk menyatakan apakah seseorang layak direhabilitasi atau tidak akan menjadi titik perhatian penulis. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini yaitu menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan Perundang-Undangan dan Konseptual. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer: Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 10 tahun 2014, Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 Tentang penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika, Peraturan Bersama Badan Narkotika Nasional, Kemenkes, Kemensos dan Mahkumjakpol Nomor 01 Tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu dan Korban dan lain-lain sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku, maupun literatur lain. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hakim seharusnya mempertimbangkan surat hasil asesmen yang dikeluarkan badan narkotika nasional terhadap terdakwa halomoan sebagai alat bukti yang sah berdasarkan pasal 184 KUHAP. Kata Kunci : Surat Hasil Asesmen BNN. / In narcotics cases it is important to recognise the source of the ongoing problem, the attention and role of the state is very important in dealing with this problem which is also a serious problem in various countries. Punishment for drug offenders does not always provide a good solution. This is where the role of law in providing justice, benefit and certainty is needed to solve this ongoing problem. The role of society from the broadest to the smallest layer is also needed in this problem. Preventive measures and rehabilitation for those who abuse drugs are very important to improve their future and survival. The role of rehabilitation, which in this case is the role of the National Narcotics Board in issuing assessments and recommendations to declare whether a person deserves to be rehabilitated or not, will be the author's point of attention The research method in writing this thesis is to use normative juridical research with statue and conceptual approach. The data used is secondary data in the form of primary legal materials: Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, Supreme Court Circular Letter number 10 of 2014, Attorney General Guidelines Number 18 of 2021 concerning the completion of handling cases of criminal acts of narcotics abuse, Joint Regulation of the National Narcotics Agency, Ministry of Health, Ministry of Social Affairs and Mahkumjakpol Number 01 of 2014 concerning Handling Addicts and Victims and others while secondary legal materials are obtained from books, and other literature. From the results of this study it can be concluded that the judge should consider the assessment letter issued by the National Narcotics Agency against the defendant Halomoan as valid evidence based on Article 184 of the Criminal Procedure Code. Keywords : Letter of assessment result by BN