Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Menjadi Perusahaan Perseroan PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero)

Seiring berjalannya waktu, banyak perusahaan-perusahaan BUMN di Indonesia mengalami perubahan bentuk badan hukum dari Perum menjadi Persero yang bertujuan untuk mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya guna meningkatkan nilai perusahaan dan meningkatkan pendapatan negara. PT Jaminan Kredit Indonesia atau disingkat PT Jamkrindo (Persero) salah satu contoh perusahaan BUMN yang mengalami perubahan bentuk badan hukum dari Perum menjadi Persero yang diatur dalam PP No. 11 Tahun 2020. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah apakah perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Umum menjadi Perusahaan Perseroan PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero) sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2005 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Perubahan Bentuk Badan Usaha Milik Negara dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan bagaimana akibat hukum perubahan bentuk badan hukum Perum menjadi PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero). Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu jenis data yang dikumpulkan langsung melalui sesi wawancara, observasi, studi pustaka dan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2005 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Badan Usaha Milik Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Umum menjadi Perusahaan Perseroan PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero) sudah sesuai dan mengikuti ketentuan yang diatur dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun2005 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Perubahan Bentuk Badan Usaha Milik Negara dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Akibat hukum perubahan bentuk badan hukum tersebut, maka kepemilikannya terbagi atas saham yaitu Saham Seri A Dwiwarna dan Saham Seri B serta PT Jamkrindo (Persero) tunduk kepada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. / Over time, many state-owned companies in Indonesia have changed their legal form from Perum to Persero which aims to pursue as much profit as possible to increase company value and increase state revenue. PT Jaminan Kredit Indonesia or abbreviated as PT Jamkrindo (Persero) is one example of a state-owned company that has changed its legal form from Perum to Persero which is regulated in PP No. 11 of 2020. The formulation of the problem in this thesis is whether the change in the legal form of a Public Company into a Company of PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero) is in accordance with Government Regulation Number 43 of 2005 concerning Mergers, Consolidations, Acquisitions, and Changes in the Form of State-Owned Enterprises and Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, and what are the legal consequences of changing the legal form of Perum to PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero). The type of research used in writing this thesis is normative legal research. Secondary data consisting of primary legal materials, namely the type of data collected directly through interview sessions, observation, literature study and Law Number 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises, Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, Government Regulation Number 43 of 2005 concerning Mergers, Consolidations, Acquisitions, and Changes in the Legal Form of State-Owned Enterprises, and Government Regulation Number 11 of 2020 concerning Changes in the Legal Form of the Indonesian Credit Guarantee General Company into a Company (Persero). From the results of this study, it can be concluded that the change in the legal form of a Public Company into a Company of PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero) is in accordance with and follows the provisions stipulated in Article 29 to Article 43 of Government Regulation Number 43 of 2005 concerning Mergers, Consolidations, Acquisitions, and Changes in the Form of State-Owned Enterprises and Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. As a legal result of the change in the form of the legal entity, the ownership is divided into shares, namely Series A Dwiwarna Shares and Series B Shares and PT Jamkrindo (Persero) is subject to Law Number 40 of 2007 and Law Number 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises