Provinsi Jawa Tengah memiliki potensi perikanan yang melimpah diantaranya potensi perikanan tangkap, potensi perikanan budidaya dan potensi pengolahan ikan. Setiap orang wajib memiliki izin untuk melakukan usaha pengolahan ikan melalui sistem OSS. Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegritas secara elektronik. Dengan uraian tersebut dapat dirumuskan beberapa permasalahan yakni bagaimanaimplementasi pemberian izin usaha pengolahan ikan melalui OSS oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Yuridis Normatif yaitu Metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka ata...
INDONESIA: Maraknya perkembangan khususnya di bidang teknologi menjadikan hal yang harus di ikuti...
Kehadiran sistem perizinan secara elektronik atau online single submission (OSS) melalui Peraturan P...
Anggaran Dasar Perseroan Terbatas berdasarkan Pasal 15 ayat (1) huruf b UUPT 2007, menegaskan bahwa ...
RINGKASAN Abstrak: Setiap pemerintah daerah pastinya ingin melakukan peningkatan dalam pemberian pel...
Dalam meningkatkan stabilitas iklim investasi di Indonesia, pemerintah terus melakukan berbagai upay...
Masagung Fintaraymart, Iwan Permadi, Lutfi Efendi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT Haryon...
Masih terdapat beberapa UMKM di Kabupaten Kuningan yang belum memiliki legalitas atau izin usaha, se...
Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya...
Pemberlakuan perizinan melalui Online Single Submission (OSS) ditujukan untuk mengubah paradigma mas...
Pada umumnya pemerintah daerah mempunyai kewajiban dalam menyelenggarakan pelayanan yang lebih baik ...
Pemberian pelayanan perizinan yang cepat kepada pelaku usaha atau masyarakat (Public Services) dan k...
Penelitian ini mengangkat tentang pelayanan izin lingkungan melalui Sistem Online Single Submission ...
Penulis ini dilakukan dilakukan di Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat Kecamatan Pangkalan Kerinci Kab...
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS) adalah Perizin...
Pelayanan publik bidang yang saat ini berevolusi secara signifikan dalam perkembangan teknologi. Pel...
INDONESIA: Maraknya perkembangan khususnya di bidang teknologi menjadikan hal yang harus di ikuti...
Kehadiran sistem perizinan secara elektronik atau online single submission (OSS) melalui Peraturan P...
Anggaran Dasar Perseroan Terbatas berdasarkan Pasal 15 ayat (1) huruf b UUPT 2007, menegaskan bahwa ...
RINGKASAN Abstrak: Setiap pemerintah daerah pastinya ingin melakukan peningkatan dalam pemberian pel...
Dalam meningkatkan stabilitas iklim investasi di Indonesia, pemerintah terus melakukan berbagai upay...
Masagung Fintaraymart, Iwan Permadi, Lutfi Efendi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT Haryon...
Masih terdapat beberapa UMKM di Kabupaten Kuningan yang belum memiliki legalitas atau izin usaha, se...
Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya...
Pemberlakuan perizinan melalui Online Single Submission (OSS) ditujukan untuk mengubah paradigma mas...
Pada umumnya pemerintah daerah mempunyai kewajiban dalam menyelenggarakan pelayanan yang lebih baik ...
Pemberian pelayanan perizinan yang cepat kepada pelaku usaha atau masyarakat (Public Services) dan k...
Penelitian ini mengangkat tentang pelayanan izin lingkungan melalui Sistem Online Single Submission ...
Penulis ini dilakukan dilakukan di Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat Kecamatan Pangkalan Kerinci Kab...
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS) adalah Perizin...
Pelayanan publik bidang yang saat ini berevolusi secara signifikan dalam perkembangan teknologi. Pel...
INDONESIA: Maraknya perkembangan khususnya di bidang teknologi menjadikan hal yang harus di ikuti...
Kehadiran sistem perizinan secara elektronik atau online single submission (OSS) melalui Peraturan P...
Anggaran Dasar Perseroan Terbatas berdasarkan Pasal 15 ayat (1) huruf b UUPT 2007, menegaskan bahwa ...