PENGISIAN JABATAN SEKRETARIS DAERAH DI SUMATERA BARAT DALAM RANGKA PENERAPAN SISTEM MERIT

ABSTRAK Sekretaris Daerah merupakan salah satu bagian dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama tersebut menurut Pasal 108 angka 3 UU ASN dilakukan secara kompetitif di kalangan PNS, dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan, dan integritas, serta persyaratan jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara terbuka dan kompetitif pada tingkat nasional atau antar Kabupaten/Kota dalam satu provinsi. Pengisian Jabatan Sekretaris Daerah dilakukan melalui seleksi terbuka dalam proses seleksi yang diintegrasikan dengan sistem merit. Sistem merit menurut Pasal 1 angka 22 UU ASN menyebutkan bahwa Sistem Merit adalah kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Penerapan sistem merit adalah amanat UU ASN, PP Nomor 11 Tahun 2017 dan Permen PAN-RB Nomor 15 Tahun 2019 yang merupakan langkah untuk melakukan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai bagian dari program prioritas nasional. Permasalahan dalam tesis ini adalah : 1) Bagaimana Proses Pengisian Jabatan Sekretaris Daerah di Sumatera Barat dalam rangka penerapan sistem merit 2)Bagaimana Kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian dalam memilih dan menetapkan calon Sekretaris Daerah di Sumatera Barat?.Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Tipe penelitiannya adalah deskriptif dengan menggunakan data primer seperti wawancara dan data sekunder seperti literatur buku yang berkaitan dengan penelitian. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa 1) Sistem merit didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan, pada akhirnya hanya menjadi sebuah slogan semata. Secara kepastian hukum sistem merit sudah ada dalam ketentuan hukum dan secara teori kewenangan pansel dan PPK memang memiliki kewenangan tetapi berjalannya masih belum optimal sesuai asas keadilan, transparansi, objektif, dan proposional. 2) Kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian dalam memilih dan menetapkan calon Sekretaris Daerah di Sumatera Barat melalui Seleksi Terbuka di masih belum optimal jika dilihat dari aspek kualifikasi, kompetensi, serta keterbukaan dan keadilan sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 tahun 2019. PPK mempunyai kewenangan atribusi tetapi karena pemberlakuan sistem merit dalam tahapan seleksi maka PPK berkewajiban untuk terbuka dalam penetapan hasil pemilihan sekretaris daerah sesuai pasal 134 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017. Kata Kunci: Sekretaris Daerah Di Sumatera Barat Dalam Rangka Penerapan Sistem Meri