UPAYA KEPOLISIAN DAERAH SUMATER BARAT DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN (HATE SPEECH) DI MEDIA SOSIAL

ABSTRAK Demokrasi dan negara hukum adalah dua konsepsi mekanisme kekuasaan dalam menjalankan roda pemerintahan yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Demokrasi memberikan landasan serta mekanisme kekuasaan untuk prinsip persamaan kemanusian dalam negara hukum. Perkembangan teknologi internet yang sangat pesat.di Indonesia dalam pemanfaatan media sosial menimbulkan fenomena baru yaitu setiap orang bisa dengan bebasnya mengungkapkan apa saja melalui media sosial mereka. Ujaran Kebencian (Hate Speech merupakan tindakan menyebar rasa kebencian dan permusuhan yang bersifat SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan). Hate speech sendiri diumumkan sebagai tindak pidana oleh Kepolisian Indonesia melalui Surat Edaran (SE) tentang ujaran kebencian pada tanggal 8 Oktober 2015 bernomor SE/06/X/2015. Bentuk ujaran kebencian yang masuk dalam tindak pidana KUHP adalah penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, provokasi, penghasutan, dan penyebaran berita bohong (hoax). Kepolisian Republik Indonesia sebagai salah satu instrumen negara dalam mengawal situasi kamtibmas agar tetap kondusif, memiliki peranan strategis dan sangat penting dalam penanganan ujaran kebencian (hate speech). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan apa saja upaya yang dilakukan Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam menanggulangi tindak pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech) di media sosial serta kendala-kendala apa saja yang dihadapi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis. Pengumpulan data diperoleh melalui wawancara dengan pihak Polda Sumbar dan studi dokumen atau bahan Pustaka yang berhubungan dengan penelitian penulis. Hasil penelitian menunjukan bahwa upaya yang dilakukan Kepolisian Daerah Sumatera Barat secara garis besar dibagi menjadi dua yaitu, melalui jalur penal yang menitikberatkan pada sifat represif dan jalur nonpenal yang menitikberatkan pada sifat preventif. Kendala yang dihadapi Kepolisian Daerah Sumatera Barat terletak pada beberapa faktor, yaitu dari faktor batasan hukumnya sendiri, faktor anonimitas dan pengguna palsu, faktor keterbatasan sumber daya dan kemampuan, dan faktor ketidaktahuan masyarakat. Kata kunci: Upaya Kepolisian, Penanggulangan, Ujaran Kebencian (Hate Speech), Media Sosia