PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MEMFASILITASI PERJUDIAN ONLINE BERDASARKAN PASAL 303 KUHP DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Studi Kasus Wilayah Hukum Polresta Padang)

ABSTRAK Perjudian online dikategorikan sebagai cyber crime karena dalam melakukan kejahatannya, perjudian online menggunakan komputer dan internet sebagai media untuk melakukan tindak pidana perjudian tersebut. Saat ini Polresta Padang telah menangani kasus judi online ini, namun demikian, walaupun telah beberapa di antaranya ditangani oleh Penyidik Polresta Padang, tetap saja masih ada kita jumpai beberapa orang yang bermain judi online di Warnet dan ditempat-tempat yang umum. Penyidik Satuan Reskrim Polresta Padang tidak bisa berbuat banyak jika tidak ada laporan dari masyarakat terhadap kasus-kasus judi online ini. Penulis menetapkan masalah pokok yaitu Upaya yang dilakukan oleh Aparat Penegakan Hukum Dalam Menindak Tindak Pidana Perjudian Online di Wilayah Hukum Polresta Padang serta Faktor Penghambat atau Kendala yang Dihadapi Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Online di Wilayah Hukum Polresta Padang. Dalam penelitian ini terdapat tiga rumusan masalah (1)Bagaimana Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perjudian Online Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Wilayah Hukum Polresta Padang? (2)Apa saja yang menjadi kendala penyidik Polresta Padang dalam memberantas pelaku Perjudian Online? (3)Apa upaya dari pihak kepolisian Polresta Padang dalam mengurangi atau mencegah tindak pidana perjudian online yang terjadi di masyarakat khususnya pada wilayah hukum Kota Padang?. Dalam penulisan Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu penelitian secara langsung ke lokasi penelitian dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara. Upaya yang dilakukan oleh aparat penegakan hukum dalam menindak tindak pidana perjudian online di Wilayah Hukum Polresta Padang bahwa penegakan hukum terhadap judi online yang telah dilakukan oleh SatReskrim Polresta Padang dan masih menggunakan instrumen Pasal 303 KUHP daripada Pasal 27 ayat (2) Jo. Undang undang Nomor 19 tahun 2016 UU ITE. Ancaman hukuman pidana penjara berdasarkan Pasal 303 KUHP adalah 10 (Sepuluh) tahun, lebih berat daripada Pasal 27 (2) Jo. Undang undang Nomor 19 tahun 2016 UU ITE yang hanya 6 (enam) tahun. Faktor Penghambat atau Kendala yang Dihadapi Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Online di Wilayah Hukum Polresta Padang diantaranya adalah : Sanksi pidana terhadap judi online berdasarkan Pasal 45 UU ITE lebih rendah dari ancaman sanksi pidana dalam Pasal 303 KUHP, Perbedaan waktu penahanan, Kurangnya pemahaman dan penguasaan penyidik di bidang teknologi informasi, tidak seimbang dengan perkembangan kemampuan pelaku judi online dan Penggunaan bukti elektronik membutuhkan keterangan ahli, akan tetapi SatReskrim Polresta Padang tidak mempunyai anggaran untuk membiayai honorarium ahli tersebut. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Informasi dan Transaksi Elektronik, Perjudian Onlin