Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Padang

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN OLEH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA (DP3AP2KB) KOTA PADANG ( Yulia Trisanti, 2020112079), Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Jumlah Halaman: 113 Halaman, 2023) ABSTRAK Anak sangat rentan menjadi korban tindak pidana, banyak anak yang menjadi sasaran dari obyek kepuasan pelaku tindak pidana dengan melakukan tindakan kekerasan. Pada jenis kejahatan ini umumnya pelaku merupakan orang terdekat korban, hal ini akan menambah rasa takut bagi korban untuk mengambil suatu tindakan. Di Kota Padang berdasarkan data yang diperoleh, penanganan kekerasan terhadap anak pada Tahun 2021 tercatat sebanyak 63 kasus kekerasan. Korban tindak pidana kekerasan butuh dukungan tidak hanya dari keluarga atau orang terdekat saja, tetapi dari Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, serta masyarakat yang berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap perlindungan khusus pada anak sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini fokus pada dua permasalahan yaitu, Pertama: Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Padang, Kedua: Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Padang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Sosiologis dengan sifat deskriptif Analitis. Sumbernya diperoleh dari wawancara, laporan maupun dokumen yang kemudian diolah. Data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan, artikel, jurnal serta situs internet yang mempunyai keterkaitan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, Perlindungan hukum yang diberikan oleh (DP3AP2KB) Kota Padang yaitu dengan memberikan layanan konsultasi serta pendampingan proses hukum untuk menjamin hak-hak anak terpenuhi sehingga dapat pulih kembali serta dapat menjalankan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat, Kedua, pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan oleh DP3AP2KB Kota Padang mengalami beberapa kendala yaitu kurangnya sumber daya manusia, kurangnya tenaga ahli khusus seperti psikolog klinis anak serta kurangnya anggaran, sarana dan prasarana, sehingga harus berkoordinasi dengan instansi lain. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Tindak Pidana Kekerasa