KEDUDUKAN HUKUM SANKSI KEBIRI TERHADAP KEJAHATAN SEKSUAL PADA ANAK DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

ABSTRAK Pro dan kontra penerapan hukuman tambahan berupa kebiri kimia dikalangan masyarakat indonesia. Adapun pihak yang pro mengatakan bahwa kejahatan seksual terhadap anak pada saat ini sudah menjadi kejahatan yang luar biasa. Sedangkan jika dilihat dari hukuman tambahan tersebut apabila tetap dilakukan akan melanggar Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hukuman kebiri akan menimbulkan efek malu tidak hanya bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak namun juga keluarga pelaku. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah pertama, bagaimana Pengaturan Hukum Kebiri di dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia? Kedua, bagaimana Kedudukan Hukum Sanksi Kebiri Terhadap Kejahatan Seksual Terhadap Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Yang dimaksud penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum baik bersifat murni maupun bersifat terapan, yang dilakukan oleh seorang peneliti hukum untuk meneliti suatu norma seperti dalam bidang-bidang keadilan, ketertiban, dan efisiensi hukum, otoritas hukum, serta norma kedalam bidang hukum yang bersifat prosedural dan substantif, baik dalam bidang hukum publik maupun dalam bidang hukum perdata. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh didapatkan kesimpulan pertama Pengaturan perundang-undangan mengenai perlindungan anak sudah berkembang pesat seiring dengan perkembangan zaman serta tingkat kejahatan seksual semakin meningkat. Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sanksi kejahatan seksual terhadap anak hanya berupa pidana pokok. Setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016, baru dijelaskan adanya sanksi berupa kebiri. Oleh karena Tindakan kejahatan seksual semakin meningkat Perpu tersebut disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang memuat hukuman berupa kebiri kimia dan tata cara pelaksanaan diatur dalam PP Nomor 70 Tahun 2020. Kedua Hukuman kebiri kimia yang dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) tersebut merupakan tindakan tidak manusiawi. Ketentuan Pasal 28G ayat (2) konstitusi Indonesia menyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia. Pada akhir penulisan ini, penulis memberikan saran perlu adanya sebaiknya aturan mengenai sanksi kebiri kimia ini harus ditinjau ulang agar tidak mencederai aspek dari hak asasi manusia