PELAKSANAAN KEWENANGAN BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASAMAN PERIODE TAHUN 2019-2024 ATAS PELANGGARAN KODE ETIK ANGGOTA

ABSTRAK Badan Kehormatan sebagai salah satu Alat Kelengakapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disingkat DPRD) adalah lembaga yang berhubungan dengan masalah kehormatan para wakil rakyat di DPRD, lembaga ini dalam keberadaannya untuk menjawab kebutuhan dari adanya arus reformasi yang menuntut adanya perubahan, keberadaan lembaga ini sangat penting dan strategis dalam melaksanakan tugas dan fungsinya guna mewujudkan pemerintahan yang bersih (good and clean governance). Adapun rumusan permasalahannya : pertama yaitu bagaimana pengaturan kewenangan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Pasaman dan kedua bagaimana pelaksanaan kewenangan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Pasaman. Penelitian ini, bersifat yuridis sosiologis atau empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan memperhatikan norma hukum yang ada dan terkait fakta yang ada dari permasalahan yang ditemukan. Hasil penelitiannya yaitu pertama bahwa pelaksanaan tugas dan wewenang badan kehormatan dalam menjaga martabat dan kehormatan Anggota DPRD dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan DPRD Kabupaten Pasaman Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman dan kedua pelaksanaan kewenangan badan kehormatan membahas tentang tugas dan kewenangan dari badan kehormatan serta hambatan badan kehormatan dalam melaksanakan kewenangannya. Upaya badan kehormatan dalam mengatasi kendala tersebut adalah meningkatkan pengawasan yang berbasis etika eksternal terhadap anggota DPRD, proaktif terhadap laporan-laporan yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak melakukan intervensi proses peradilan karena tindakan badan kehormatan berada pada wilayah moralitas