PEMENUHAN HAK AKSESIBILITAS TERHADAP FASILITAS PENDIDIKAN UNTUK PENYANDANG DISABILITAS OLEH PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA

Penyandang Disabilitas memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara non disabilitas yang sama sama memiliki hak terhadap hidup dan mempertahankan hidupnya. Hak sipil dan politik dipandang dan dihormati keberadaannya terhadap negara agar setiap orang/manusia bebas menikmati hak-hak dalam aksesibilitas maupun terhadap fasilitas pendidikan yang pemenuhannya adalah tanggung jawab negara. Sebagai suatu kewajiban untuk melindungi pelaksanaan hak asasi manusia, Penyandang disabilitas juga sudah diatur secara khusus, dan memiliki berbagai ragam jenis disabilitas, yaitu penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas intelektual, penyandang disabilitas mental, dan Penyandang Disabilitas sensorik yang sudah terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Berdasarkan uraian latar belakang, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu : Pertama, Bagaimana pemenuhan hak aksesibilitas terhadap fasilitas pendidikan oleh pemerintah kabupaten/kota? Kedua, Bagaimana akibat hukum yang timbul jika tidak terpenuhinya hak aksesibilitas terhadap fasilitas pendidikan untuk penyandang disabilitas? berfokus pada Kota Padang, Kota Bukittinggi, dan Kabupaten Tanah datar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan pendekatan kepustakaan (library research)yaitu diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, peraturan daeran, buku-buku, dan publikasi. Tambahan data melalui wawancara kepada Dinas Pendidikan kabupaten/kota. Hasil Penelitian yang telah diperoleh, yaitu: Pertama, pemenuhan terhadap hak aksesibilitas terhadap fasilitas pendidikan untuk penyandang disabilitas oleh pemerintah kabupaten/kota pemenukan terhadap sarana prasarana masih belum semuanya terpenuhi dan Peraturan Daerah masing masing kabupaten/kota, Kota Padang dan Kota Bukittinggi memiliki peraturan khusus terhadap Penyandang Disabilitas. Kedua, akibat hukum terhadap pemenuhan tersebut mendapatkan sanksi administratif oleh pemerintah kecuali Kabupaten Tanah Datar karena belum terpenuhi peraturan hukum daerah