TANGGUNG JAWAB DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENEGAH SEBAGAI PENGELOLA DARI PENERAPAN KEBIJAKAN PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL DALAM UPAYA MENDUKUNG KEGIATAN USAHA KECIL DAN MENENGAH DI KOTA PADANG

ABSTRAK Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan sektor yang sangat terpukul oleh Pandemi Covid-19 dan berdampak pada turunnya perekonomian nasional. Sebagai solusi dari permasalahan yang terjadi, pemerintah berupaya meminimalisir dampak Covid-19 melalui upaya program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dalam penyusunan serta pengintegrasian kebijakan PEN dilaksanakan melalui koordinasi antara nasional dan daerah. Dinas Koperasi dan UKM bertanggung jawab atas pelaksanaan pembinaan, pelatihan, dan penyuluhan Koperasi dan UKM hal ini terdapat pada Pasal 13 Peraturan Walikota Kota Padang Nomor 80 Tahun 2016. Akan tetapi dalam penerapannya muncul keluhan dari pelaku usaha terhadap kebijakan PEN sebagai penunjang kegiatan usaha. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier serta pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, editing data, dan sistemasi data. Data yang telah diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan cara analisis deskriptif kualitatif. Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini adalah (1) Bagaimana Tanggung Jawab Dinas Koperasi dan UKM Sebagai Pengelola dari Penerapan Kebijakan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Sebagai Upaya Mendukung Kegiatan UKM di Kota Padang. (2) Apakah Hambatan dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Dinas Koperasi dan UKM Sebagai Pengelola dari Penerapan Kebijakan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Sebagai Upaya Mendukung Kegiatan UKM di Kota Padang. Berdasarkan hasil penelitan, Tanggung Jawab Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang sebagai penyelenggara kebijakan PEN belum maksimal dalam mendorong produktivitas kegiatan UKM di Kota Padang. Adanya keluhan dari pelaku usaha yaitu, bantuan yang diterima belum dapat digunakan karena kurangnya pembinaan dan pelatihan dalam pembangunan kegiatan usaha dan tidak tersosialisasikan dengan baik tentang program PEN sebagai penunjang kegiatan usaha. Hambatan yang dialami Dinas Koperasi dan UKM dalam pelaksanaan tanggung jawab yaitu masih menggunakan manajemen tradisional, rendahnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam pelaksanaan kebijakan, dan koordinasi yang belum maksimal terhadap pembinaan UKM dari pihak lain. Kata Kunci: Tanggung Jawab, Dinas Koperasi dan UKM, Pemulihan Ekonomi Nasiona