Kinerja Peraturan Bupati Pasaman Barat No 44 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga di Nagari

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Peraturan Bupati Pasaman Barat No 44 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga di Nagari, peraturan tersebut bertujuan untuk menekan persebaran sampah di masing-masing nagari, dan sebagai bentuk intervensi kepada nagari untuk melakukan kegiatan pengelolaan sampah di nagarinya. Pada penelitian ini menfokuskan kepada 3 nagari yang ada di Kabupaten Pasaman Barat diantaranya adalah: Nagari Ujung Gading sebagai nagari dengan pengelolaan sampah terbaik di Kabupaten Pasaman Barat, Nagari Lingkuang Aua sebagai nagari yang terletak di pusat ibu kota kabupaten dan sebagai nagari yang mendapat bantuan teknis pelayanan dari dinas, dan terakhir adalah Nagari Kinali sebagai nagari yang memiliki jumlah penduduk terbanyak dan memiliki kelompok masyarakat peduli sampah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi, dan teknik pemilihan informan adalah dengan teknik purposive sampling dengan teknik keabsahan data yang peneliti gunakan adalah dengan triangulasi sumber, serta teknik analisis data yaitu oleh Miles dan Huberman. Temuan yang peneliti dapatkan akan dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan oleh Van Meter & Van Horn, yang terdiri dari 6 variabel diantaranya adalah ukuran dan tujuan kebijakan, sumberdaya, karakteristik agen pelaksana, sikap dan kecenderungan disposisi, komunikasi antar organisasi, dan lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Enam variabel yang ditawarkan oleh Van Meter & Van Horn akan mempengaruhi kinerja kebijakan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kinerja Peraturan Bupati Pasaman Barat No 44 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga di Nagari kurang baik, hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya adalah standar dan tujuan kebijakan yang masih belum jelas, sumberdaya yang masih belum memadai untuk melakukan kegiatan pengelolaan sampah, pola hubungan aktor yang masih belum optimal, respon para implementor yang masih kurang, pemahaman para implementor dan target sasaran yang masih kurang, komunikasi yang masih belum maksimal, dan lingkungan eksternal yang belum mendukung tercapainya tujuan kebijakan