IMPLIKASI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst TERHADAP PEMILIHAN UMUM PADA TAHUN 2024

ABSTRAK Negara yang bersifat demokratis mempunyai karakteristik menerapkan prinsip kedaulatan rakyat dan rakyat akan menempati posisi yang penting sebagai pemegang kekuasaan teratas. Indonesia merupakan negara konstitusional yang memiliki karakteristik berdasarkan demokrasi dan kekuasaan penuh di tangan rakyat. Pemilu merupakan upaya untuk mewujudkan negara demokratis yang pelaksanaannya dilakukan secara profesional dan kredibel yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam menjalankan tugasnya Pengadilan Negeri harus memprioritaskan prinsip-prinsip keadilan, independensi, dan objektifitas. Hakim di Pengadilan Negeri diharuskan untuk memutus perkara berdasarkan hukum yang berlaku dan bukti-bukti yang sah, tanpa ada tekanan dari berbagai pihak. Pengadilan Negeri juga dapat berperan dalam menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan pemilu yang dalam hal ini Pengadilan Negeri dapat menjadi forum penyelesaian sengketa pemilu, jika antara pasangan calon dengan lembaga penyelenggara atau lembaga pengawas memiliki sengketa. Adapun rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah pertama bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst, dan yang kedua bagaimana implikasi pasca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst terhadap pemilihan umum pada Tahun 2024. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, sedangkan data dan bahan hukum yang digunakan adalah bahan pustaka atau bahan sekunder. Adapun yang menjadi hasil penelitian ini adalah pertama terdapat kekeliruan dalam putusan ini dikarenakan putusan ini merupakan sengketa antara para pihak yang bersengketa dan seharusnya tidak berdampak pada kepentingan yang luas seperti pelaksanaan pemilu. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/PN/Jkt.Pst antara partai prima dan KPU merupakan sengketa antara kedua belah pihak yang putusannya hanya berlaku dan mengikat para pihak yang berperkara saja. Berarti hakim dalam perkara perdata itu tidak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan putusan yang berdampak luas, terlebih lagi sampai berdampak pada pelaksanaan pemilu. Kedua Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/PN/Jkt.Pst yang menyatakan untuk menghukum KPU selaku tergugat dalam hal ini untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilu Tahun 2024 memiliki dampak yang sangat besar karena hal ini bertentangan dengan UUD 1945 sebagai konstitusi negara serta akan berdampak pada sektor lain