PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN AGAMA DAN AKIBAT TERHADAP HARTA BERSAMA (Studi Kasus Pada Masyarakat Muslim Di Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah)

ABSTRAK Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 38 menyatakan bahwa Perceraian dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan Pengadilan. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, pelaksanaan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Akan tetapi Pelaksanaan perceraian pada masyarakat muslim yang terjadi di Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah masih ada yang melakukan tanpa melalui jalur Pengadilan Agama yang terjadi karena beberapa faktor. Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini adalah (1) Mengapa terjadi perceraian di luar Pengadilan Agama pada masyarakat muslim Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah. (2) Bagaimana akibat perceraian di luar Pengadilan Agama terhadap harta bersama. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris, dengan melakukan pendekatan penelitian lapangan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian, perceraian yang dilakukan oleh masyarakat muslim kecamatan sorkam terjadi bagi pasangan suami istri yang pernikahannya resmi tercatat di KUA dimana proses perceraian di luar pengadilan agama diselesaikan dengan menghadirkan saksi diantaranya Imam Masjid dan Keluarga dari keduanya bahkan ada yang melakukan perceraian tanpa disaksikan oleh siapapun. Alasan pelaku melakukan cerai di luar Pengadilan Agama disebabkan karena ketidaktahuan pelaku bahwa perceraian dilakukan di depan sidang Pengadilan, terkendala dengan biaya untuk berurusan di Pengadilan Agama, dan syarat-syarat yang terlalu banyak untuk berurusan ke Pengadilan Agama. Akibat dari perceraian di luar pengadilan agama terhadap harta bersama menjadi permasalahan selanjutnya setelah pasangan suami istri bercerai tentang bagaimana pembagian harta bersama dari pelaku cerai di luar Pengadilan Agama. Harta bersama dalam perkawinan seperti benda berwujud berupa barang-barang peralatan dan perabot rumah tangga juga termasuk bagian harta bersama dalam perkawinan. Pembagian harta bersama pada pelaku cerai juga dibagi secara adil dengan bagian seperdua dari jumlah keseluruhan harta bersama dan juga didapati pada pelaku cerai yang tidak membagi sama sekali harta bersama tersebut yang kemudian hanya dimiliki oleh salah satu pihak. Kata kunci : Perceraian, Pengadilan Agama, Harta Bersam