ABSTRAK Pegawai Negeri merupakan tulang punggung Pemerintahan dalam melaksanakan Pembangunan Nasional. Terselenggaranya pembangunan nasional sangat tergantung pada kemampuan dan kesempurnaan aparatur negara yang pada pokoknya tergantung juga dari kesempurnaaan Pegawai Negeri. PNS diberikan tugas dan peran sebagai kewajibannya dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Di dalam Pasal 4 huruf f PP No 94 Tahun 2021 disebutkan bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil wajib masuk kerja dan mentaati jam kerja yang telah ditetapkan. Namun dalam pelaksanaannya, ditemukan beberapa oknum PNS yang melanggar ketentuan pasal tersebut khususnya di Rektorat Universitas Andalas dengan data pada Desember 2022 setidaknya terdapat 50% Pegaw...
Pada Skripsi Ini, Penulis Mengankat Permasalahan Perubahan Kewenangan Pemerintah Desa Di Indonesia. ...
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang...
Abstrak Yuyun Mintaraningrum, S.351208050, 2014. PENGARUH SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH TERHADAP TERCIPT...
ABSTRAK Disiplin kerja merupakan modal penting yang harus dimiliki oleh setiap PNS karena menyan...
Skripsi yang berjudul “Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Balai PSDA SELUNA Untuk...
ABSTRAK Tindak pidana penganiayaan merupakan kejahatan yang sering terjadi pada saat ini, tidak han...
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN SANKSI PIDANA BAGI KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Analisis Te...
Penelitian dengan judul “Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan terhadap Anak di Tingkat...
Perkembangan mengenai pelaksanaan sewa-menyewa angkutan batubara saat ini semakin pesat, salah satu...
Pidana tambahan pemecatan/Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari dinas militer bagi seorang p...
ABSTRAK Sekretaris Daerah merupakan salah satu bagian dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. Pengisi...
Struktur penerimaan negara, penerimaan perpajakan mempunyai peranan yang sangat strategis dan merupa...
Proses asesmen merupakan proses tahap awal pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika mel...
Salah satu sumber pendapatan asli daerah yang utama adalah pungutan yang diperoleh dari retribusi da...
PROSES PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG TERHADAP PUTUSAN BEBAS YANG DIJATUHKAN OLEH HAKIM ...
Pada Skripsi Ini, Penulis Mengankat Permasalahan Perubahan Kewenangan Pemerintah Desa Di Indonesia. ...
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang...
Abstrak Yuyun Mintaraningrum, S.351208050, 2014. PENGARUH SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH TERHADAP TERCIPT...
ABSTRAK Disiplin kerja merupakan modal penting yang harus dimiliki oleh setiap PNS karena menyan...
Skripsi yang berjudul “Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Balai PSDA SELUNA Untuk...
ABSTRAK Tindak pidana penganiayaan merupakan kejahatan yang sering terjadi pada saat ini, tidak han...
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN SANKSI PIDANA BAGI KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Analisis Te...
Penelitian dengan judul “Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan terhadap Anak di Tingkat...
Perkembangan mengenai pelaksanaan sewa-menyewa angkutan batubara saat ini semakin pesat, salah satu...
Pidana tambahan pemecatan/Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari dinas militer bagi seorang p...
ABSTRAK Sekretaris Daerah merupakan salah satu bagian dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. Pengisi...
Struktur penerimaan negara, penerimaan perpajakan mempunyai peranan yang sangat strategis dan merupa...
Proses asesmen merupakan proses tahap awal pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika mel...
Salah satu sumber pendapatan asli daerah yang utama adalah pungutan yang diperoleh dari retribusi da...
PROSES PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG TERHADAP PUTUSAN BEBAS YANG DIJATUHKAN OLEH HAKIM ...
Pada Skripsi Ini, Penulis Mengankat Permasalahan Perubahan Kewenangan Pemerintah Desa Di Indonesia. ...
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang...
Abstrak Yuyun Mintaraningrum, S.351208050, 2014. PENGARUH SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH TERHADAP TERCIPT...