DUGAAN PRAKTIK DISKRIMINASI OLEH PERUSAHAAN MASKAPAI PENERBANGAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) DALAM PENJUALAN TIKET UMRAH (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 06/KPPU-L-2020)

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah salah satu lembaga independen yang dibentuk untuk mengawasi jalannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Terdapat laporan dugaan pelanggaran yang berasal dari laporan publik bahwa PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk. telah melakukan upaya penutupan akses saluran distribusi penjualan langsung tiket umrah menuju dari Jeddah dan Madinah melalui Program Konsorsium Mitra Usaha Strategis (Wholesaler). Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Apa faktor penyebab munculnya dugaan praktik diskriminasi dalam penjualan tiket umrah MEA route yang dilakukan oleh PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk.? (2) Apa indikasi terjadinya dugaan praktik diskriminasi yang dilakukan oleh PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk dalam putusan KPPU Perkara Nomor 06/KPPU-L/2020 ? (3) Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari dugaan praktik diskriminasi dalam penjualan tiket umrah MEA route yang dilakukan oleh PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk. terhadap pihak terkait ?. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (Statutes Approach) yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pendekatan kasus (Case Approach) yaitu Putusan Perkara Nomor 06/KPPU-L/2020 tentang Dugaan Praktik Diskriminasi PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk., bersifat deskriptif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa faktor penyebab munculnya dugaan praktik diskriminasi dalam penjualan tiket umrah MEA route, yaitu adanya Program Wholesaler yang dibuat oleh PT. Garuda Indonesia dalam melakukan perbaikan kinerja untuk mengatasi kerugian, namun Program Wholesaler tidak berjalan efektif dan efisiensi dan telah melanggar Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Indikasi terjadinya dugaan praktik diskriminasi yang dilakukan oleh PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk yaitu telah menentukan enam Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) melalui proses pemilihan yang dilakukan tidak transparan dan terbuka, tidak memiliki persyaratan dan pertimbangan yang jelas dan terukur dan terciptanya inkonsistensi dalam rasionalitas penetapan PPIU mitra wholesaler yang mengakibatkan terjadi praktik diskriminasi terhadap setidak-tidaknya 301 PPIU serta dampak yang ditimbulkan dari dugaan praktik diskriminasi dalam penjualan tiket umrah MEA route yang dilakukan oleh PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. yang menimbulkan dampak negatif kepada pihak terkait, yaitu konsumen akhir, biro dan agen perjalanan umrah lain dan PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. itu sendiri. Kata kunci:Praktik Diskriminasi, Badan Usaha Milik Negara, KPP