The Indonesian Constitution states that all citizens have equal status under the law and government and are obliged to uphold the law and government without exception. The law as a commander who does not regard anyone, whether from officials, businessmen, members of the military or ordinary people, has the same rights and position before the law. TNI soldiers are subject to the authority of military justice in cases of violations of military law and are subject to the authority of general justice in cases of violations of general criminal law or corruption law as a special criminal law. This is due to deviations both from a material and formal perspective. Investigations in the military environment are carried out by the Military Police aga...
This legal writing titled The Implementation of Article 65 Paragraph (2) Law Number 34, 2004 about ...
Tulisan ini bertujuan untuk memahami tata cara persidangan militer di Indonesia. Peradilan militer a...
ABSTRAKPenulisan jurnal ini membahas tentang kedudukan hukum Surat PermohonanKeringanan Pidana yang ...
Many have a general criminal cases committed by members of the military of this country, but in law ...
Abstract—The military is the one who is educated, trained and prepared for battle. Citizens of Indon...
Abstract—The military is the one who is educated, trained and prepared for battle. Citizens of Indon...
Many have a general criminal cases committed by members of the military of this country, but in law ...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Kompetensi Absolut Peradilan Militer yang...
Kewenangan Pengadilan Militer untuk mengadili anggota Tentara Nasional Indonesa yang melakukan...
Metode ilmiah yang dilakukan melalui penyelidikan dengan seksama dan lengkap, terhadap semua bukti-b...
Anak sebagai generasi muda merupakan sumber daya manusia yang memiliki potensi untuk meneruskan cita...
ABSTRAKSI Koneksitas telah diatur pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer...
ABSTRAKSI Koneksitas telah diatur pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer...
ABSTRAKSI Koneksitas telah diatur pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer...
Members ofthe TN] as other Indonesian CYitizens have the same position before the Law and shall uph...
This legal writing titled The Implementation of Article 65 Paragraph (2) Law Number 34, 2004 about ...
Tulisan ini bertujuan untuk memahami tata cara persidangan militer di Indonesia. Peradilan militer a...
ABSTRAKPenulisan jurnal ini membahas tentang kedudukan hukum Surat PermohonanKeringanan Pidana yang ...
Many have a general criminal cases committed by members of the military of this country, but in law ...
Abstract—The military is the one who is educated, trained and prepared for battle. Citizens of Indon...
Abstract—The military is the one who is educated, trained and prepared for battle. Citizens of Indon...
Many have a general criminal cases committed by members of the military of this country, but in law ...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Kompetensi Absolut Peradilan Militer yang...
Kewenangan Pengadilan Militer untuk mengadili anggota Tentara Nasional Indonesa yang melakukan...
Metode ilmiah yang dilakukan melalui penyelidikan dengan seksama dan lengkap, terhadap semua bukti-b...
Anak sebagai generasi muda merupakan sumber daya manusia yang memiliki potensi untuk meneruskan cita...
ABSTRAKSI Koneksitas telah diatur pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer...
ABSTRAKSI Koneksitas telah diatur pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer...
ABSTRAKSI Koneksitas telah diatur pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer...
Members ofthe TN] as other Indonesian CYitizens have the same position before the Law and shall uph...
This legal writing titled The Implementation of Article 65 Paragraph (2) Law Number 34, 2004 about ...
Tulisan ini bertujuan untuk memahami tata cara persidangan militer di Indonesia. Peradilan militer a...
ABSTRAKPenulisan jurnal ini membahas tentang kedudukan hukum Surat PermohonanKeringanan Pidana yang ...