REKONSEPTUALISASI KEWENANGAN NOTARIS DAN PPAT MEMBUAT SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

ABSTRAKSurat Keterangan Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UUHT merupakan salah satu proses dalam pemberian Hak Tanggungan yang dibuat oleh Notaris dan PPAT dengan mengikuti ketentuan yang berlaku sesuai dengan jabatan yang dimilikinya, namun dalam praktik masih terdapat kebingungan karena Notaris menggunakan blanko/format berdasarkan PerKaban No. 8/2012, yang mana pengisian blanko/format tersebut seharusnya merupakan ketentuan yang menjadi pedoman bagi PPAT. Atas permasalahan tersebut diperlukan rekonseptualisasi atas kewenangan Notaris dan PPAT dalam membuat SKMHT. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, dan spesifikasi penelitian deskriptif-analitis. Hasil penelitian rekonseptualisasi kewenangan Notaris dan PPAT membuat SKMHT yaitu bahwa Notaris berwenang membuat akta yang berhubungan dengan pertanahan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f UUJN, akan tetapi dalam kewenangannya tersebut harus dibatasi. Pembatasan pemberian kewenangan kepada notaris dalam hal pembuatan akta pertanahan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, diperlukan peran pemerintah untuk melakukan perubahan atas ketentuan UUJN dan UUHT, kemudian dilingkup Notaris dan PPAT hendaknya mengadakan pertemuan untuk memberikan kepastian hukum serta perlindungan hukum serta tidak menimbulkan permasalahan hukum dikemudian hari.Kata kunci: hak tanggungan; kepastian hukum; rekonseptualisasi. ABSTRACTCertificate of Encumbering Mortgage Rights (SKMHT) based on Article 15 paragraph (1) of the UUHT is one of the processes in granting Mortgage Rights made by Notaries and PPATs by following the applicable provisions by their positions, but in practice, there is still confusion, Notaries use blanks/formats based on PerKaban No. 8/2012, where the filling of these blanks/formats should be a provision that guides PPATs, on these problems a reconceptualization of the authority of Notaries and PPATs in making SKMHT is needed. This research uses a juridical-normative method and descriptive-analytical research specifications. The results is reconceptualization of the authority of Notaries and PPAT to make SKMHT are that Notaries are authorized to make deeds related to land as stipulated in Article 15 paragraph (2) letter f of the UUJN, but their authority must be limited, the limitation of granting authority to notaries in terms of making land deeds aims to provide legal certainty, the role of the government is needed to make changes to the provisions of the UUJN and UUHT, then the Notary and PPAT should hold a meeting to discuss this matter, to provide legal certainty and protection and not cause legal problems in the future.Keywords: legal certainty; mortgage rights; reconceptualization