KEPASTIAN HUKUM TANDA TANGAN DIGITAL PADA PLATFORM PRIVYID DI INDONESIA

ABSTRAKPelaku bisnis ingin sebuah kepastian dari segi hukum maupun keotentikan data yang memiliki peranan penting dalam transaksi bisnis, maka dari situlah peran tanda tangan digital serta sertifikat digital dalam PrivyID sebagai terobosan teknologi untuk mewujudkan keinginan sebagai pelaku bisnis. Dalam transaksi suatu keniscayaan apabila terjadi sengketa, maka diperlukan pengetahuan terkait bagaimana upaya penyelesaian sengketa tanda tangan digital dalam transaksi bisnis apabila terjadi wanprestasi. Tujuan penelitian ini mengetahui serta menganalisis mengenai kepastian hukum tanda tangan digital pada platform privyid di Indonesia, dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-Undangan dan pendekatan konseptual, serta menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan non hukum. Hasil menunjukkan bahwa tanda tangan digital pada dokumen elektronik memiliki kepastian hukum sebagai alat bukti menurut hukum acara perdata yang merupakan perluasan dari alat bukti surat serta didukung keberadaan certifikat authority (CA).Kata kunci: pelaku bisnis; tanda tangan digital; wanprestasi. ABSTRACTBusiness actors seek legal certainty and data authenticity, which play important roles in business transactions. Hence, the role of digital signatures and digital certificates within PrivyID serves as a technological breakthrough to fulfill the desires of business actors. In any transaction, disputes may arise, necessitating knowledge of how to resolve disputes related to digital signatures in the event of non-performance. The objective of this research is to understand and analyze the legal certainty of digital signatures on the PrivyID platform in Indonesia. This study utilizes a normative legal research method with legislative and conceptual approaches, along with primary, secondary, and non-legal sources. The analysis reveals that digital signatures on electronic documents possess legal certainty as evidence under civil procedural law, which extends the evidentiary value of written documents and is supported by the existence of a certificate authority (CA).Keywords: business actor; default; digital signatures