Kegiatan pengelolaan hutan terdiri dari perencanaan, perlindungan, pemanfaatan dan Evaluasi. Perhutanan sosial merupakan program Pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan dan pemanfaatan hutan. Rumusan dalam penelitian ini adalah mengalalisis kegiatan pengelolaan hutan oleh masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat partisipasi masyarakat pada kegiatan pengelolaan hutan. Penelitian ini dengan bentuk deskripti kwantitatif teknik sampling secara purposive sejumlah 83 sampel responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pemanfaatan hutan memiliki partisipasi yang paling tinggi dan kegiatan evaluasi menunjukkan partisipasi yang paling rendah. Tingkat partisipasi masyarakat diperoleh...
Penelitian ini dilaksanakan di Desa Gununglarang Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka pada oby...
Penyaluran Bansos adalah otoritas administratif pemerintah daerah. Daerah diperbolehkan memberikan b...
Penyaluran Bansos adalah otoritas administratif pemerintah daerah. Daerah diperbolehkan memberikan b...
Kegiatan pengelolaan hutan terdiri dari perencanaan, perlindungan, pemanfaatan dan Evaluasi. Perhuta...
Kegiatan pengelolaan hutan terdiri dari perencanaan, perlindungan, pemanfaatan dan Evaluasi. Perhuta...
Partisipasi masyarakat tidak lain adalah bagaimana upaya untuk mendorong masyarakat dalam sebuah pro...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil pelaksanaan Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat D...
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan jalan di d...
Kondisi nelayan di Kabupaten Simeulue saat ini masih berada pada tingkat kesejahteraan yang rendah d...
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada...
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor sosial ekonomi Pendidikan, Pengeluaran k...
Perencanaan pembangunan desa yang partisipatif dan berkelanjutan memiliki peran yang strategis dala...
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitan ini adalah penelitian deskriptif kalitatif. Subjek ...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak pemekaran Desa Tanah Putih Kecamatan Sape Kabupaten...
Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah salah satu instansi publik yang...
Penelitian ini dilaksanakan di Desa Gununglarang Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka pada oby...
Penyaluran Bansos adalah otoritas administratif pemerintah daerah. Daerah diperbolehkan memberikan b...
Penyaluran Bansos adalah otoritas administratif pemerintah daerah. Daerah diperbolehkan memberikan b...
Kegiatan pengelolaan hutan terdiri dari perencanaan, perlindungan, pemanfaatan dan Evaluasi. Perhuta...
Kegiatan pengelolaan hutan terdiri dari perencanaan, perlindungan, pemanfaatan dan Evaluasi. Perhuta...
Partisipasi masyarakat tidak lain adalah bagaimana upaya untuk mendorong masyarakat dalam sebuah pro...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil pelaksanaan Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat D...
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan jalan di d...
Kondisi nelayan di Kabupaten Simeulue saat ini masih berada pada tingkat kesejahteraan yang rendah d...
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada...
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor sosial ekonomi Pendidikan, Pengeluaran k...
Perencanaan pembangunan desa yang partisipatif dan berkelanjutan memiliki peran yang strategis dala...
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitan ini adalah penelitian deskriptif kalitatif. Subjek ...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak pemekaran Desa Tanah Putih Kecamatan Sape Kabupaten...
Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah salah satu instansi publik yang...
Penelitian ini dilaksanakan di Desa Gununglarang Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka pada oby...
Penyaluran Bansos adalah otoritas administratif pemerintah daerah. Daerah diperbolehkan memberikan b...
Penyaluran Bansos adalah otoritas administratif pemerintah daerah. Daerah diperbolehkan memberikan b...