Daya Ikat KUHP Nasional terhadap Eksistensi Undang-Undang Khusus Sebelumnya Ditinjau dari Perspektif Filsafat Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan filsafat hukum terhadap keberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) di samping Undang-Undang khusus lainnya yang telah berlaku sebelum KUHP Nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan filsafat hukum menilai bahwa pemberlakuan Pasal 630 KUHP Nasional merupakan penerapan asas preferensi hukum Lex Generalis Derogate Legi Specialis dan Lex Posteriori Derogat Legi Priori, manakala terdapat pengaturan ganda antara UU Tipikor dengan KUHP Nasional. Selain itu, terdapat inkonsistensi dalam KUHP Nasional karena mengakui dualisme hukum dengan hukum yang hidup dalam warga (living law) dan Pasal 3 ayat (1) KUHP Nasional yang menerapkan asas In Dubio Pro Reo. Selanjutnya, efektivitas KUHP Nasional dalam rangka pembentukan masyarakat yang dikontrol dan diinginkan (law as a social control and engineering) oleh Pemerintah secara filosofis masih sebatas tampilan karena baru pencantuman dan standardisasi asas-asas hukum di dalam muatannya, sehingga harapan tersebut dibebankan kepada aparat penegak hukum sebagai penggunanya dan nilai keadilan yang secara substantif hanya dapat diterjemahkan melalui putusan hakim