Implementasi Peran BPK Sumut terhadap Pengauditan Keuangan Pemerintah Daerah Tebing Tinggi dalam mengurangi kasus Pencucian Uang ditinjau dari Siyasah Dusturiyyah

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai UU RI No.15 Tahun 2006 pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa BPK adalah lembaga Negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lembaga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terbentuk untuk tercapainya tujuan negara itu sendiri dan dapat pula bermanfaat untuk tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), karena dalam pengelolaan keuangan Negara kadang kala terjadi kesalahan yang menyebabkan pengunaannya menjadi tidak tepat sasaran Sehingga dapat menimbulkan kerugian Negara. Pemerintah pusat atau Pemerintah daerah harus transparansi dalam membuat laporan keuangan agar mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK yang sangat penting penghargaan tersebut bagi pusat atau daerah dalam menjalankan Good governance. transparansi yaitu menyangkut memberikan informasi keuangan bagi masyarakat secara terbuka dan jujur, sedangkan akuntabilitas yaitu suatu bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan negara agar terciptanya informasi keuangan dengan baik