PELAYANAN E-KTP DALAM PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE (Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang berdasarkan Peraturan Wali Kota Malang nomor 89 tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Malang nomor 9 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil)

Latar belakang penelitian ini melihat bahwa E-KTP merupakan salah satu jenis pelayanan yang di keluarkan oleh negara dengan tujuan ini merupakan salah satu cara penertiban administrasi negara, dan juga sebagai langkah untuk menegaskan hak seorang warga negara, maka seharusnya pemberian layananan E-KTp di lakukan secara maksimal dan dengan sebaik mungkin. Namun, masih banyak proses pelayanan E-KTP yang tidak berjalan dengan baik, banyak sekali penyimpangan�penyimpangan yang di lakukan oleh oknum-oknum tertentu. Hal ini dikarenakan belum sepenuhnya di terapkan konsep Good Governance didalam proses pelayana tersebut. Dimana Good Governance merupakan sebuah konsep manajemen yang modern dan kompleks sesuai dengan keadaan saat ini, yang bisa mengatasi masalah�masalah yang sering terjadi dalam pelaksanaan pelayanan E-KTP. Dan juga Good Governance disini hadir sebagai patokan-patokan untuk mengukur sejauh mana kualitas pelayanan E-KTP itu di laksanakan. Tujuan dari penelitian ini adalah menganailis dan mendeskripsikan sejauh mana pelayanan E-KTP di Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang dalam perspektif Good Governance, serta apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam proses pelayanan E-KTP tersebut. Hasil peneltian ini di harapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran terhadap pemabaharuan dan peningkatan kualitas pelayanan E-KTP. Serta juga semoga tulisan ini memberikan tambahan wawasan bagi para pembaca. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, dimana menggunakan prinsip-prinsip Good Governance sebagai patokan pemberian penilaian terhadap proses pelayanan E-KTP. Penelitian ini di lakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang. Informan atau narasumber dalam penelitian ini adalah para pegawai pemberi layanan E-KTP dan juga masyarakat sebagai pengguna layanan E-KTP. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelayanan E-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang jika di lihat dari perspektif Good Governance sudah berjalan cukup maksimal, dimana sistem pelayanan yang di lakukan sudah terintegritas dengan baik. Ada begitu banyak upaya ynag di lakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Hal ini di dukung dengan akses jaringan yang sudah bagus, sarana prasaran yang sudah cukup lengkap, serta sumber daya pegawai yang sudah bagus membuat pelayanan E-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang berjalan dengan baik. Adanya pemanfaatan media-media elektronik sehingga pelayanan semakin maju dan berkualitas. Namun ada beberapa hambatan yang masih menjadi sumber masalah dalam proses pelayanan E-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang. Dimana alat-alat perekam dan pencetak E-KTP yang sudah usang dan sering bermasalah, membuat proses perekaman dan penerbitan E�KTP menjadi tersendat. Selain itu juga belum maksimalnya partisipasi dari masyarakat dalam proses pelayanan E-KTP ini. Dimana masih ada begitu banyak yang belum mengurusi E-KTP, selain itu juga selama ini partisipasi masyarakat hanya sebatas mengurusi E-KTP. Yang seharusnya masyarakat menjadi partner yang baik dari pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan E-KTP. Masyarakat harus menjadi pengontrol dari setiap proses yang terjadi dan memberikan masukan dan kritikan untuk perbaikan kesalahan yang ada