PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK RUMAH KOS (Studi Implementasi Kebijakan Berdasarkan Perda No 2 Tahun 2015, Tentang Pajak Daerah Kota Malang)

Pajak merupakan salah satu penerimaan negara dan daerah sebagai sumber dana utama terbesar yang sangat penting peranannya bagi pelaksanaan pembangunan nasional. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Sebagian besar pembangunan di Indonesia dibiayai dari penerimaan pajak. Sampai saat ini masih banyak pihak-pihak yang tidak mempunyai kesadaran untuk membayar pajak. Sehingga kepada pihak yang tidak mau dan belum mempunyai kesadaran akan kewajiban membayar pajak maka dapat dipaksakan dalam penagihannya, yaitu dengan dilakukan penagihan menggunakan surat paksa ataupun penyitaan. Dengan akan diterapkannya pemungutanpajak rumah kos di Kota Malang seperti yang diuraikan dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang pajak daerah tentu akan menimbulkan berbagai argumen dan persepsi yang berbeda pada para pemilik rumah kos. Tujuan penelitian ini dilaksanakan untuk mendeskripsikan secara ilmiah mengenai pelaksanaan pemungutan pajak rumah kos dikota malang. Selain itu penelitian ini juga dilakukan untuk mengetahui dan mendeskripsikan unsur unsur pendorong dan penghambat dalam melakukan pemungutan pajak dikota malang. Adapun Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini bersifat menggambarkan bagaimana pandangan pemilik rumah kos terhadap PeraturanDaerah Kota malang Nomor 2 Tahun 2015 tentang pajak daerah khususnya pajak rumah kos. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa kurangnya pengetahuan pemilik rumah kosterkait pajak kos dikarenakan sampai saat ini sebagian besar dari mereka hanya mendapat informasi dari media. Selain itu didapatkan hasil bahwa tarif pajak kos sebesar 5% dirasa sudah wajar namun kriteria objek pajak dirasa kurang adil. Sedangkan untuk mekanisme pemungutan pajak sudah dirasa sesuai oleh para pemilik kos. Untuk itu rekomendasi dari penulis perlunya sosialisasi langsung dan merata serta pendataan dari pemerintah dan pengkajian ulang peraturan terkait dengan besaran tarif pajak kos serta perlunya penambahan kriteria objek pajak kos yang bukan hanya terbatas pada jumlah kamar dan harga perkamarnamun pemerintah harus melihat pendapatan yang diterima dari hasil sewa rumah kostersebut