PELAKSANAAN PELAYANAN PENYALURAN DANA PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Implementasi Kebijakan Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 di Desa Kendalpayak, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang)

Pada akhir tahun 2019 tepat di bulan Desember, Coronavirus disease 19 (Covid-19) mulai melanda seluruh warga dunia. Beberapa negara pun secara bertahap menerapkan aturan ketat seperti lockdown, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) serta mulai menegaskan aturan jaga jarak antara manusia dalam berinteraksi (Social Distancing) agar dapat terhindar dari penularan Covid-19. Covid-19 adalah virus yang dapat menular secara cepat, mewabahnya Covid-19 menjadi pandemi mengakibatkan perekonomian pun semakin menurun dari 5,07 persen menjadi 2,97 persen. Sehingga berdampak pada laju pertumbuhan perekonomian dan menurunnya tingkat kesejahteraan hidup masyarakat. Dalam mewujudkan negara Indonesia yang sejahterah, pemerintah Indonesia berupaya terlebih dahulu menekan tingginya angka kemiskinan, terkhususnya di masa pandemi Covid-19. Adapun salah satu program pemerintah yang dapat diharapkan mampu meningkatkan taraf kesejahteraan Indonesia adalah Program Keluarga Harapan (PKH), yaitu berupa program pemberian bantuan bersyarat kepada keluarga atau orang yang teridentifikasi miskin oleh pusat data dan informasi kesejahteraan sosial. Akan tetapi berdasarkan fakta lapangan yang terjadi di Desa Kendalpayak dalam pelaksanaan pelayanan penyaluran dana PKH sering terjadi masalah seperti kekeliruan mengenai pemberian bantuan kepada yang berhak, seperti memberikan kepada keluarga yang bisa dibilang mampu secara perekonomian. Keterlambatan penyaluran dana juga sering terjadi dalam proses pelaksanaan pelayanan penyaluran dana PKH. Sehingga masyarakat penerima bantuan menjadi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Pelaksanaan Pelayanan Penyaluran Dana Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Implementasi Kebijakan Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 di Desa Kendalpayak, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang)”. dengan menggunakan teori Edward III yaitu komunikasi, disposisi, struktur birokrasi, dan sumberdaya. Dengan kegunaan penelitian adalah sebagai evaluasi pelaksanaan agar Program Keluarga Harapan menjadi semakin baik. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Lokasi penelitian dalam skripsi ini adalah di Desa Kendalpayak, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang dengan jumlah informan sebanyak 11 orang, dengan perincian 3 orang perangkat desa, 2 orang koordinator PKH Kecamatan, 1 pendamping PKH dan 5 orang KPM. Hasil penelitian di Desa Kendalpayak Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang menunjukkan bahwa Pelaksanaan Pelayanan Penyaluran Dana PKH meliputi perencanaan PKH, pertemuan awal dan validasi PKH, penetapan KPM PKH, penyaluran dana bantuan PKH, pemutakhiran data KPM PKH, verifikasi komitmen KPM, pendampingan PKH. Cukup sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018. Namun komunikasi yang terjalin di perencanaan, pertemuan awal dan validasi, verifikasi komitmen kurang berjalan dengan baik. Pendamping juga perlu meningkatkan kewajiban sesuai SOP karena pada saat verifikasi komitmen dan pemutakhiran data menjadi sangat penting dalam pelaksanaan dan sering menjadi kendala yang nantinya bisa membuat tidak tepat sasaran PKH. Adapun sikap pendamping PKH lebih tegas lagi dalam menjalankan kewajibannya kepada keluarga penerima manfaat di Desa Kendalpayak. Selanjutnya perlu adanya penerapan teknologi informasi dalam pelaksanaan penyaluran dana PKH untuk mempermudah pelayanan menjadi lebih cepat, tepat dan akurat