AbstrakDPRD merupakan lembaga yang oleh undang-undang memiliki posisi stategis dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap pemerintah kabupaten dan kota. Realitas pelaksanaan fungsi DPRD tersebut kadangkala tidak secara maksimal. Hal ini dikarenakan ketidakpahaman para legislator untuk menjabarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahkan yang lebih ekstrim, keberadaan fungsi pengawasan hanya dijadikan alat untuk menyoroti kesalahan eksekutif bukan pada peran untuk membantu eksekutif dalam menjalankan tugas pemerintahan. Kata Kunci: Pengawasan , DPR
Penyelenggaraan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan dibutuhkan organisasi yang kuat agar Pimpi...
Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD menegaskan bahwa Dewan Perwakila...
That with the presence of refomasi against the holding of the Government of the Republic of Indonesi...
AbstrakDPRD merupakan lembaga yang oleh undang-undang memiliki posisi stategis dalam melakukan fungs...
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki peran yang sangat startegis dalam penyelenggaraan Pem...
Dalam menjalankan perannya sebagai representasi rakyat (wakil rakyat), DPRD mengemban fungsi sebagai...
Sejak tahun 2001 Indonesia menganut faham desentralisasi dimana Pemerintah Pusat memberikan sebagian...
Efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah akan dapat dicapai jika DPRD sebagai wakil rakyat da...
Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk melihat DPRD Kabupaten Malang dalam menyelesaikan permasala...
KEDUDUKAN DPRD SEBAGAI PENYELENGARA PEMERINTAHAN DAERAH DALAM URUSAN PEMERINTAH KONKUREN RISNALD...
Peraturan daerah sangat penting untuk merealisasikan kebijakan yang diadopsi oleh pemerintah dalam m...
Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai uns...
Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 dapat diambil suatu maknah pemisahan, Pemerintahan ...
Tujuan penulisan ini adalah untuk memparkan model partisopasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan...
Setiap provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia memiliki pemerintahan daerahnya sendiri, yaitu Dew...
Penyelenggaraan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan dibutuhkan organisasi yang kuat agar Pimpi...
Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD menegaskan bahwa Dewan Perwakila...
That with the presence of refomasi against the holding of the Government of the Republic of Indonesi...
AbstrakDPRD merupakan lembaga yang oleh undang-undang memiliki posisi stategis dalam melakukan fungs...
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki peran yang sangat startegis dalam penyelenggaraan Pem...
Dalam menjalankan perannya sebagai representasi rakyat (wakil rakyat), DPRD mengemban fungsi sebagai...
Sejak tahun 2001 Indonesia menganut faham desentralisasi dimana Pemerintah Pusat memberikan sebagian...
Efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah akan dapat dicapai jika DPRD sebagai wakil rakyat da...
Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk melihat DPRD Kabupaten Malang dalam menyelesaikan permasala...
KEDUDUKAN DPRD SEBAGAI PENYELENGARA PEMERINTAHAN DAERAH DALAM URUSAN PEMERINTAH KONKUREN RISNALD...
Peraturan daerah sangat penting untuk merealisasikan kebijakan yang diadopsi oleh pemerintah dalam m...
Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai uns...
Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 dapat diambil suatu maknah pemisahan, Pemerintahan ...
Tujuan penulisan ini adalah untuk memparkan model partisopasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan...
Setiap provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia memiliki pemerintahan daerahnya sendiri, yaitu Dew...
Penyelenggaraan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan dibutuhkan organisasi yang kuat agar Pimpi...
Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD menegaskan bahwa Dewan Perwakila...
That with the presence of refomasi against the holding of the Government of the Republic of Indonesi...