Penyelesaian Harta Bersama di Pengadilan Agama Indonesia (Kasus di Pengadilan Agama Jakarta Selatan)

The settlement of joint property, after husbands and wives divorced, is a crucial issue in the Religious Courts of Indonesia. According to the provisions of the Islamic Law Compilation (KHI) and Marriage Law No. 1/1974, a joint property should be divided equally if done peacefully. This research analyzes the joint property settlement after divorce in the Religious Court of South Jakarta and compares it with a number of cases in other similar institutions. This study finds out that the rules as stipulated both in the KHI and Marriage Law No. 1/1974, was not rigidly applied by the judges. Instead, the judges at the Religious Court of South Jakarta took a flexible and casuistic solution for the disputes over the sharing of joint property between divorced couples. The settlement methods used by the judges vary, depending on the case that occurs empirically. The peaceful settlement was also pursued by the Religious Court of South Jakarta, although in general, it was unsuccessful.Pembagian harta bersama setelah suami-isteri bercerai menjadi isu krusial di lingkungan Peradilan Agama. Menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harta bersama dibagi sama rata jika dilakukan secara damai. Studi ini menganalisis implementasi pembagian harta bersama pasca perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan mengkomparasikan sejumlah kasus gugatan pembagian harta bersama. Studi ini menemukan bahwa aturan bagi dua (sama rata), sebagaimana yang ditetapkan dalam KHI dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak diterapkan secara kaku oleh para hakim. Pada kenyataannya, Para hakim di Pengadilan Agama Jakarta Selatan justeru menempuh jalan fleksibel dan kasuistik dalam sengketa pembagian harta bersama antara suami dan isteri pasca perceraian. Pilihan jalan yang digunakan oleh para hakim ini sangat tergantung pada kasus-kasus yang terjadi secara empirik. Upaya perdamaian juga ditempuh oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan, walaupun pada umumnya tidak berhasil