IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO. 3 TAHUN 2016 KOTA DUMAI TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP ANAK TERLANTAR DI KOTA DUMAI PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

ABSTRAK Rio Arif Mullah (2023) : Implementasi Peraturan Daerah No.3 Tahun 2016 Kota Dumai Tentang Perlindungan Anak Terhadap Anak Terlantar Di Kota Dumai Perspektif Fiqih Siyasah Penelitian ini dilatarbelakangi dari adanya penanganan kasus anak terlantar oleh Pemerintah Daerah Kota Dumai berjumlah 32 kasus yang terdata pada tahun 2022. Dalam Peraturan Daerah Kota Dumai Pasal 1 ayat 10 “Menyebutkan bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, sehat, cerdas, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari keterlantaran, kekerasan dan diskriminasi. Adapun permasalahan penelitian ini adalah bagaimana implementasi peraturan daerah No.3 tahun 2016 kota Dumai tentang perlindungan anak terhadap anak terlantar di kota Dumai dan bagaimana tinjauan fiqih siyasah terhadap implementasi peraturan daerah no. 3 tahun 2016 kota Dumai tentang perlindungan anak terhadap anak terlantar di Kota Dumai. Jenis Penelitian yang di gunakan oleh penulis yaitu penelitian Lapangan (Field Reserearch). Penetapan lokasi penelitian berada di Kota Dumai. Informan penelitian ini berjumlah 6 orang. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan metode analisis data mengunakan metode deskriptif kualitatif yaitu menganalisis, mengambarkan, dan meringkas berbagai kondisi dan situasi dari berbagai data yang di kumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan. Hasil penelitan ini menunjukan bahwa penanganan pada kasus anak terlantar oleh dinas terkait belum mencapai hasil yang diharapkan dikarenakan instansi lebih mementingkan pekerjaan prioritas dan keterbatasan dalam segi anggaran daerah, kemudian mereka mengalami kesulitan untuk mengatasi kasus anak terlantar ini karena juga kurangnya peran dari orang tua yang belum bisa memenuhi hak-hak dari anak-anak tersebut sehingga terdapat kasus anak terlantar di Kota Dumai. Menurut perspektif fiqih siyasah, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 termasuk ke dalam Siyasah Tanfidziyyah yaitu tentang pelaksanaan peraturan undang-undang dan lembaga yang berwenang melaksanakan peraturan perundang-undangan tersebut. Peraturan ini sudah sesuai dengan aturan islam dan tidak saling berlawanan. Namun, masih kurang di dalam penanganannya membuat pelaksanaan ini menjadi belum memadai. Kata Kunci: Implementasi, Anak Terlantar, Fiqih Siyasa