PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TERKAIT PANGAN OLAHAN BEKU TANPA IZIN EDAR DI KOTA PEKANBARU

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya pangan olahan beku tanpa izin edar di Kota Pekanbaru. Padahal sesuai dengan aturan yang berlaku, pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk di perdagangkan wajib memiliki izin edar. Lalu masih banyak pelaku usaha pangan olahan beku yang menjual produknya masih belum memiliki izin edar. Aturan tentang izin edar pangan olahan telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Izin edar makanan untuk melindungi masyarakat dari risiko produk pangan yang tidak aman, berkhasiat atau bermanfaat, dan bermutu atau bergizi sehingga konsumen tidak dirugikan. Perlindungan hukum terhadap konsumen telah di atur di dalam UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen terkait pangan olahan beku tanpa izin edar di Kota Pekanbaru dan faktor penghambat perlindungan hukum terhadap konsumen terkait pangan olahan beku tanpa izin edar di Kota Pekanbaru. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian yang secara langsung dilakukan ke lokasi penelitian dengan melakukan observasi dan wawancara untuk mencari data yang dibutuhkan. Adapun metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah Pendekatan kualitatif. Dengan teknik pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling, yaitu mengambil sampel yang dianggap mengetahui sehingga memudahkan peneliti menjelajahi objek. Yang mana sampel pada penelitian ini adalah Koordinator Kelompok Substansi Penindakan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pekanbaru dan Pelaku Usaha Pangan Olahan Beku. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen terkait pangan olahan beku tanpa izin edar di kota Pekanbaru menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk menjamin hak konsumen dan masih banyak pelaku usaha yang tidak mendaftarkan produknya yang membuat perlindungan hukum terhadap konsumen terkait pangan olahan beku tanpa izin edar tidak berjalan sesuai aturan dan konsumen tidak terpenuhi haknya yang sudah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta faktor penghambat perlindungan hukum terhadap konsumen terkait pangan olahan beku tanpa izin edar di kota Pekanbaru dikarenakan kurangnya kesadaran pelaku usaha pangan olahan beku akan pentingnya mendaftarkan izin edar makanan, kurangnya pengawasan BBPOM Pekanbaru dan kurangnya penerapan sanksi. Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Pangan Olahan Beku, Izin Edar