Manajemen Air Tanah Di DKI Jakarta Berdasarkan Undang-Undang Sumber Daya Air

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan sehingga dipandang memiliki pasokan air yang banyak terutama dengan air tanah. Tujuan dibuatnya artikel ini untuk mengidentifikasi permasalahan sektor manajemen air tanah di DKI Jakarta serta kebijakan pemerintah dalam pemberian sanksi administratif maupun pidana yang ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif. Banyaknya penggunaan air tanah oleh masyarakat dan industri karena proses yang mudah dan manfaatnya banyak namun manajemen air tanah yang belum maksimal mengakibatkan timbul pencemaran air tanah. Faktor yang disebabkan seperti polusi tanah dan mengakibatkan munculnya limbah padat dan cair. Masyarakat di Jakarta secara umum bekerja di sektor perindustrian. Minimnya manajemen air tanah yang baik mengakibatkan adanya limbah industri. Seperti contoh di daerah muara angke Jakarta Utara yang terkenal dengan wilayah industri perikanan yang memiliki permasalahan manajemen air tanah pada kasus pengolahan limbah terutama limbah cair. Dalam hal legislasi di Indonesia terutama pada bidang manajemen air tanah menggunakan undang-undang sumber daya air yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber daya air