Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem tanggung renteng dalam peminjaman modal usaha mikro di PNM Mekaar : studi kasus Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak

Pemerintah mengeluarkan program penanggulangan kemiskinan melalui Permodalan Nasional Madani Membina Ekonomi Sejahtera (PNM Mekaar) memberikan pelayanan kepada ibu rumah tangga yang ingin membuka usaha dan memajukan usahanya sendiri. PNM Mekaar berkeyakinan bahwa wanita prasejahtera mempunyai waktu dan keahlian yang bisa dioptimalkan, sehingga akan meningkatkan pendapatan dan berpengaruh pada kesejahteraan keluarga. Peminjaman modal di PNM Mekaar terdapat permasalahan yaitu nasabah yang terjadi keterlambatan pembayaran dalam peminjaman modal, yang disebabkan karena banyak nasabah yang mengalami penurunan dalam usaha, minimnya uang, serta nunggak dalam pembayaran. Pemnjaman yang bermasalah ini menggunakan sistem yang unik dan masih banyak yang belum menerapkan sistem ini umtuk meminimalisir risiko peminjaman modal yaitu menggunakan sistem tanggung renteng. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik sistem tanggung renteng dalam peminjaman modal di PNM Mekaar desa Gajah serta menganalisa bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap peminjaman modal di PNM Mekaar desa Gajah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Setelah mendapatkan data yang diperlukan, penulis melakukan analisis dengan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan alur reduksi data, menyajikan data, dan verifikasi atau menarik kesimpulan melalui bukti-bukti yang mendukung. Hasil dalam penelitian ini menunjukan bahwa: Pertama, alasan mengikuti peminjaman modal di PNM Mekaar dalam sistem tanggung renteng adalah untuk membuka usaha yang dirintis dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan adanya proses sistem taggung renteng dapat menciptakan kekeluargaan, dan tolong-menolong sesama anggota kelompok. Kedua, pada hakikatnya pinjaman modal di PNM Mekaar dengan sistem tanggung renteng terdapat akad Mudharabah dan akad Kafalah dengan mengacu pada rukun dan syarat akad menjadi hal yang penting dalam hukum ekonomi syariah, apabila rukun dan syarat sudah terpenuhi maka sah hukumnya. Pada akad Mudharabah sudah sesuai dengan syariat Islam. Kemudian, terdapat akad Kafalah dalam sistem tanggung renteng ini rukun dan syaratnya sudah sah dan memenuhi hukum Islam. Peminjaman modal dengan sistem tanggung renteng di PNM Mekaar sudah terpenuhi dan sesuai dengan syariat Islam