Perspektif hukum Islam terhadap pemanfaatan barang gadai : sstudi kasus nasabah BTPN Syariah Slawi

Rahn adalah harta jaminan penghutang kepada penerima gadai (pemberi hutang) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima sehingga pihak yang memberikan utang mendapatkan jaminan untuk mengambil seluruh atau sebagian utangnya. Seiring berkembangnya waktu, rahn menjadi kebutuhan masyarakat saat ini. Namun, hal ini tidak terlepas dari masalah yang mngikutinya seperti belum terpenuhnya rukun maupun syarat yang ditentukan, pengalihan jaminan pada pihak lain, dan pemakaian barang jaminan tanpa seizin pemilik aslinya. Oleh karena itu Penelitan ini akan merumuskan rumusan masalah 1) Bagaimana Praktik Pengalihan Barang Jaminan Oleh Nasabah BTPN Syariah? dan 2) Bagaimana Perspektif Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai Oleh Nasabah BTPN Syariah Slawi? Penelitian ini akan memakai metode penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan penelitian normative empiris, yang mengimplementasikan ketentuan hukum normatif dalam suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan, pertama Bahwa praktik pengalihan barang gadai pada dasarnya yang memiliki hak untuk memanfaatkan jaminan adalah pihak yang menggadaikan (rahin), kendati demikian, harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Hal tersebut dilakukan agar tidak ada kesalahpahaman. Pengalihan barang jaminan oleh nasabah Bank BTPN Syariah dengan pihak lain dalam pelaksanaan akadnya tidak sesuai dengan ketentuan syara’, karena pada dasarnya pemberi gadai yang dilakukan tersebut tidak memperoleh izin pihak penerima gadai sebelumnya (pihak bank) untuk menggadaikan barang jaminan kepada pihak lain; kedua Berdasarkan hasil perspektif hukum Islam terhadap pemanfaatan barang gadai oleh Nasabah Bank tidak memenuhi syarat dan rukun dalam hukum Islam karena barang jaminan gadai bertebaran dibeberapa tempat dan barang jaminan terikat dengan orang lain. Sedangkan dalam pasal 377 KHES yang menyebutkan bahwa segala sesuatu yang masih dalam marhun termasuk pula dalam jaminan gadai. Karena pada dasarnya aset yang digadaikan tersebut masih dalam jaminan gadai oleh pihak Bank