Analisis hukum islam terhadap perbedaan penetapan upah minimum kabupaten/kota (UMK) PADA surat keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/39 Tahun 2021

Upah adalah salah satu sarana yang digunakan oleh pekerja untuk meningkatkan kesejahteraan. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat 1 Peraturan pemerintah Republik Indonesia No 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan disebutkan bahwa pemerintah pusat menetapkan kebijakan pengupahan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak pekerja/buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan besaran Upah Minimum pada 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah melalui Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/39 Tahun 2021. Pada Surat Keputusan tersebut terjadi perbedaan nilai upah pekerja di setiap kabupaten/kota yang berbeda-beda, dimana penjelasan upah dijelaskan pada Pasal 2 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 menyebutkan Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya. Begitupula dalam Perspektif Hukum Islam yang memuat seperangkat aturan yang komprehensif terhadap praktik muamalah dianggap perlu memberikan perhatian terhadap masalah tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut timbul permasalahan yaitu bagaimana mekanisme penetapan nominal Upah minimum Kabupaten/Kota (UMK) pada Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/39 Tahun 2021 dan bagaimana perspektif hukum Islam terhadap tolak ukur perbedaan penetapan nominal Upah minimum Kabupaten/Kota (UMK) pada Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/39 Tahun 2021. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field research). Pendekatan yan digunakan bersifat yuridis-empiris, yaitu gabungan dari metode penelitian yuridis dimana merupakan penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, dengan metode penelitian empiris yakni penelitian hukum dengan cara meneliti bahan primer. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara dengan narasumber serta pengumpulan dokumen terkait penelitian. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif-kualitatif dan disimpulkan secara deduktif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Surat Keputusan Gubernur Nomor 561/39 Tahun 2021 menggunakan mekanisme penetapan upah minimum yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan. Adapun tolak ukur perbedaan penetapan nominal Upah minimum Kabupaten/Kota (UMK) pada Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/39 Tahun 2021 menurut perspektif Hukum Islam tidak menggunakan sistem nominal. Namun, Upah/ujrah harus berupa harta yang bernilai (mutaqawwam) dan diketahui (ma’lum) oleh pihak-pihak dan Penetapan Surat Keputusan Gubernur Nomor 561/39 Tahun 2021 telah menggunakan prinsip-prinsip sesuai Hukum Islam yaitu Prinsip keadilan yang bermakna jelas dan transparan, Prinsip keadilan bermakna proporsional, prinsip kelayakan dan Prinsip Kebajikan