Telaah hukum pidana Islam tentang sanksi terhadap mucikari : studi di Dusun Teguhan, Desa Depok, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan

Mucikari merupakan profesi yang memudahkan seseorang berbuat zina. Terdapat fenomena menarik berkaitan dengan perbedaan penjatuhan sanksi bagi mucikari menurut perspektif hukum pidana Islam dan hukum pidana positif. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk menelaah lebih mendalam terkait bisnis prostitusi yang menjadikan mucikari sebagai subjek utama. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif empiris dengan jenis pendekatan studi kasus. Adapun data primer diperoleh dari mucikari dan data sekunder dari Al-Qur’an, hadis, kitab fikih, buku, serta artikel. Adapun teknik pengumpulan data penulis menggunakan wawancara mendalam, observasi, serta dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan gambaran kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka terdapat temuan, pertama bahwa mucikari di lokalisasi Dusun Teguhan berperan sebagai penyedia tempat, pelindung, serta pengawas para Pekerja Seks Komersil (PSK) dalam melakukan transaksi seksual dengan pelanggan. Terdapat 28 mucikari dan 81 PSK dari yang aktif bekerja di lokalisasi Dusun Teguhan. Berbagai faktor melatarbelakangi bisnis prostitusi ini meliputi desakan ekonomi, faktor keluarga dan lingkungan. Mucikari berperan aktif dalam merekrut, menawarkan serta menerima transaksi dari hasil pelacuran tersebut. Kedua, Penjatuhan sanksi pidana bagi mucikari menurut hukum pidana Islam yakni ta’zir. Hukuman bagi jarimah mucikari dalam bisnis prostitusi adalah hukuman jilid sebagai hukuman pokok. Tetapi untuk kadar sanksi jarimah ta’zir ini tergantung pada ijtihad dan keputusan hakim