STRATEGI KOMUNIKASI KRISIS PEMERINTAH PROVINSI BALI DALAM MENGHADAPI HOAKS KEMUNCULAN KLASTER BARU PADA SEKOLAH TATAP MUKA

Penyebaran berita hoaks terus meningkat ditengah-tengah masyarakat. Hal tersebut menyebabkan dampak negatif, bahkan menimbulkan situasi yang berbahaya sehingga merugikan secara finansial, membuat terror psikososial, hingga dapat merugikan persatuan dan keamanan karena hoaks berkaitan unsur SARA. Situasi penyebaran berita hoaks tersebut dapat disebut sebagai situasi krisis, karena penyebarannya secara cepat, dapat mengontrol, meresahkan hingga merugikan, sejalan dengan pengertian dari Millar & Heath (dalam Prastya, 2016). Oleh karena itu, diperlukan manajemen krisis melalui strategi komunikasi yang dapat dilakukan, seperti kontak media massa, tim komunikasi, fakta, konferensi pers berkala, tidak menutup informasi, berhatihati dalam menyampaikan informasi, komunikasi reputasi, komunikasi empati, dan perbanyak saluran komunikasi (Kriyanto, 2015). Penelitian ini berfokus kepada strategi komunikasi krisis Pemerintah Daerah Bali dalam menghadapi hoaks kemunculan klaster baru pada sekolah tatap muka. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pengumpulan data yang didapatkan melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Berdasarkan ketiga narasumber, Adhi Tiana Putra selaku Kepala Seksi Pengendalian Operasi UPTD Pengendalian Bencana Daerah BPBD Provinsi Bali, I Gde Wirakusuma Wahyudi S.Sos selaku Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik Dinas Komunikasi Informatika Statistik Kota Denpasar dan Drs. I Gusti Ngurah Wiryanata, M.Si sebagai Kepala Bidang Publikasi dan Dokumentasi / Humas menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Bali melakukan 9 strategi komunikasi dalam menghadapi hoaks mengenai kemunculan klaster baru pada sekolah tatap muk