PENGGUNAAN SENJATA NUKLIR DALAM PERSPEKTIF PENEGAKAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

Kehidupan manusia dan perkembangan teknologi terkait erat dengan kesadaran hukum masyarakat internasional. Teknologi persenjataan terbaru (Nuklir) diciptakan selama Perang Dunia I hingga Perang Dunia II, telah digunakan tanpa memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan, sehingga menimbulkan banyak Korban. Temuan persenjataan nuklir pertama kali oleh Amerika Serikat (AS), dan digunakan pada Perang Dunia II olehnya untuk menyerang serta mengebom Kota Hirosima dan Nagasaki pada tahun 1945. Peristiwa tersebut menimbulkan korban meninggal sebanyak 160.000 (seratus enam puluh ribu) orang, serta merusak hampir seluruh ekosistemnya. Dampak buruk yang luar biasa merusak akibat penggunaan senjata nuklir tersebut, kemudian diatur dan bertentangan dengan norma yang telah dituangkan dalam Protokol Tambahan I Tahun 1977, pada Konvensi Jenewa Tahun 1949 yang mengatur tentang metode dan cara berperang. Meskipun telah diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 (hukum humaniter internasional), akan tetapi masih banyak negara yang tetap mengembangkan senjata nuklir dengan alasan demi keamanan nasionalnya. Penelitian ini menganalisis pengaturan penegakan hukum tentang (perjanjian) penggunaan senjata nuklir oleh negara-negara serta menggambarkan bagaimana penerapan peraturan tersebut oleh masyarakat internasional khususnya oleh beberapa negara pengaya uranium untuk tujuan persenjataan. Metode penelitan yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif, dan menggunakan pendekatan perundang-undangan serta pemikiran konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa norma yang mengatur mengenai; penelitian dan pemilikan senjata nuklir, masih bersifat diskriminatif. Dalam praktiknya ada pembedaan antara negara nuklir dan negara bukan nuklir. Selanjutnya dalam kenyataan kekinian masih ada negara yang tergolong tidak beritikad baik guna menjalankan agenda pelucutan dan pemberhentian pengembangan senjata nuklir. Adapun menurut hasil penelitian ini, guna mengatasi problematika tersebut, diperlukan adanya prinsip hukum baru yang dapat mengikat secara universal, misalnya; “prinsip tidak ada ketertiban dalam ancaman” khusus menyebut secara eksplisit ancaman senjata nuklir serta “ukuran itikad baik” bagi negara-negara untuk menjaga ketertiban, keamanan dan perdamaian dunia dari pengaruh dan kekejaman senjata nuklir. Kata Kunci: Senjata nuklir, Metode dan cara perang, Ancaman, penegakan hukum