PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN LEBONG

Setiap tahun Indonesia mengalami penyusutan lahan pertanian pangan akibat dari alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian. Hal ini mengancam ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan pangan nasional. Maka dari itu negara hadir dengan membentuk Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan guna melindungi ketersediaan lahan pertanian pangan sebagai sumber produksi pangan. Permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan apa saja hambatan yang dialami Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong dalam melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Lebong. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan hambatan yang terjadi dalam melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Lebong. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis yang kemudian dianalisis menggunakan metode yuridis-kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong dalam melaksanakan perlindungan LP2B adalah dengan memberikan bantuan pangan kepada petani, merencanakan dan mengusulkan untuk pengembangan jaringan irigasi primer dan sekunder, cetak sawah baru, pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul, serta mekanisme perizinan melalui izin lokasi. Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan perlindungan LP2B di Kabupaten Lebong diantaranya belum adanya Peraturan Daerah tentang LP2B, terbatasnya lahan pertanian pangan karena sebagian besar wilayah Kabupaten Lebong merupakan kawasan hutan lindung dan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), serta rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi hambatan dalam pelaksanaan perlindungan LP2B di Kabupaten Lebong. Kata Kunci : Perlindungan, Lahan Pertanian Pangan, Berkelanjuta