PELAKSANAAN KEWENANGAN GUBERNUR SEBAGAI KEPALA WILAYAH DI PROVINSI BENGKULU BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Penelitian ini mengkaji tentang Kewenangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Berdasarakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masalah yang didapat yaitu adanya konflik yang terjadi, ialah konflik koordinasi hubungan politik, proses pembinaan dan pengawasan kebijakan Bupati/Walikota di Provinsi Bengkulu, dengan adanya beberapa masalah tersebut penulis mendapatkan hasil bahwa kewenangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat, belum sepenuhnya berjalan sebagaimana mestinya. Adapun tujuan dari pelaksanaan penelitian adalah Bagaimana Pelaksanaan tugas pokok dan wewenang Gubernur kepala wilayah sebagai wakil Pemerintah Pusat di Provinsi Bengkulu. Apa Faktor yang menghambat dalam pelaksanaan tugas pokok dan wewenang. Gubernur Kepala Wilayah Wakil Pemerintah Pusat di Provinsi Bengkulu Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, dengan metode yang digunakan dalam pengumpulan data ialah observasi, wawancara, dan dokumentasi di kantor Pemerintah Provinsi Bengkulu. Sedangkan untuk teknis analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dan kemudian untuk mengetahui keabsahan data, penulis menggunakan teknis trianggulasi data. berperan aktif dalam melakukan hubungan koordinasi baik kepada Bupati/Walikota yang ada di Provinsi Bengkulu dalam membangun daerah, setiap semua kebijakan yang dikeluarkan oleh kepala daerah Bupati/Walikota atas kepentingan daerah harus melakukan koordinasi dengan Gubernur dalam pembentukan peraturan daerah Kabupaten atau Kota dan Peraturan Kepala Daerah di Provinsi Bengkul