PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN BERDASARKAN ASAS KEADILAN DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

Ketidakberhasilan seorang dokter dalam melakukan tindakan medik dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti: kecelakaan medis atau karena tindakan medik yang tidak sesuai dengan standar profesi medik. Hal tersebut mengakibatkan kerugian pada pasien dan dapat menimbulkan konflik antara dokter dengan pasien. Dasar falsafah dari hukum adalah untuk memberikan keadilan bagi setiap subjek hukum. Namun dalam relasi dokter dan pasien, apakah keadilan tersebut tetap melekat diri pasien, dan apakah pasien berhak atas perlindungan hukum. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep perlindungan hukum bagi pasien ditinjau dari asas keadilan hukum, dan pengaturan perlindungan hukum bagi pasien ditinjau dari peraturan perundang-undangan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Data diambil dari data sekunder yang telah ada dan menitikberatkan pada conceptual approach dan statute approach. Hasil penelitian selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum ditinjau dari peraturan perundang-undangan pada sistem hukum di Indonesia adalah berdasarkan sistem hukum di Indonesia yang menganut civil law, hakim tidak terikat kepada preseden sehingga undang-undang menjadi sumber hukum yang terutama, dan sistem peradilan bersifat inkuisitorial dalam upaya perlindungan hukum bagi pasien. Sistem hukum saat ini sudah sangat baik, namun belum maksimal untuk dapat menampung seluruh hak-hak pasien dalam pelayanan kesehatan. Bentuk perlindungan hukum ditinjau dari peraturan perundang-undangan pada sistem hukum di Indonesia, antara lain dengan: Pemerintah melaksanakan kewajibanya dengan menjamin perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi pasien sebagai pengguna jasa layanan kesehatan, dan melaksanakan pemenuhan hak bagi pasien. Rumah sakit melaksanakan kewajibanya untuk memberikan ganti rugi atas kesalahan atau kelalaian yang diakibatkan oleh Tenaga Kesehatan. Aparat penegak hukum melaksanakan pidana kurungan bagi dokter atau dokter gigi yang terbukti bersalah melakukan kelalaian. Akan tetapi sebelum kasus kelalaian masuk jalur litigasi ada perintah untuk diselesaikan secara non litigasi. Konsep perlindungan hukum bagi pasien ditinjau dari asas keadilan adalah dengan penerapan keadilan distributif, retributif, dan kompensatif yang keseluruhan dilaksanakan dalam upaya preventif maupun represif