PELAKSANAAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA SERTA PERLINDUNGAN HAK TENAGA KESEHATAN DI PUSKESMAS BULU KABUPATEN SUKOHARJO

Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagai suatu proses kegiatan yang dimulai dengan tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian yang bertujuan untuk membudayakan keselamatan dan kesehatan kerja di Puskesmas. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui (1) pengaturan dan pelaksanaan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja; (2) pelaksanaan tentang perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan di Puskesmas Bulu kabupaten Sukoharjo; (3) hambatan dan kemudahan yang dihadapi oleh pihak Puskesmas Bulu dalam pelaksanaan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja serta perlindungan hak tenaga kesehatan di Puskesmas Bulu kabupaten Sukoharjo. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, melalui wawancara kepada kepala Puskesmas dan koordinator K3 Puskesmas sebagai narasumber dan dokter, perawat sebagai responden serta studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Puskesmas Bulu Serta Perlindungan Hak Tenaga Kesehatan di Puskesmas Bulu secara substansi sudah sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan dan telah bertanggung jawab dalam menyediakan dan memberikan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak, aman, nyaman dan terjamin melalui penerapan dan pelaksanaan SMK3. Perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan diberikan jaminan sosial berupa BPJS Kesehatan bagi ASN dan BPJS Ketenagakerjaan bagi Non ASN; upah/gaji yang sesuai dengan peraturan pemerintah daerah dan penyediaan alat perlindungan diri/ APD seperti masker, handscoon, sepatu boots dan lain-lain, kalibrasi alat-alat kesehatan dan pemeriksaan kesehatan berkala serta pemberian vaksinasi bagi tenaga kesehatan yang berisiko. Faktor yang menghambat efektifitas pelaksanaan SMK3 Puskesmas terletak pada sistem struktural dan tanggungjawab tim kerja K3 dalam melaksanakan tugasnya, kurangnya melakukan sosialisasi SOP dan sosialisasi kebijakan K3 serta kurangnya pengawasan/ monitoring pelaksanaan kegiatan K3 Puskesmas