PERAN APOTEKER DALAM PENGGUNAAN TELEFARMASI SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN HAK ATAS PELAYANAN KESEHATAN PASIEN DI MASA PANDEMI COVID-19 (STUDI DI RSU SYUBANUL WATHON MAGELANG)

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sudah menjadi isu permasalahan global termasuk di Indonesia. Berbagai kebijakan telah Pemerintah lakukan dalam mengatasi lonjakan kasus Covid-19 dan untuk memenuhi hak atas kesehatan pasien salah satunya melalui telefarmasi. Melaui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4829/2021 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Melalui Telemedicine Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19), Pemerintah berupaya untuk melakukan pemenuhan hak atas kesehatan di masa pandemi Covid-19. Kebijakan ini membutuhkan peran Apoteker dalam pelaksanaannya. Namun dalam pelaksanaanya, sistem pelayanan ini belum dilaksanakan secara optimal, termasuk di RSU Syubbanul Wathon, Magelang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Apoteker di RSU Syubanul Wathon Magelang dalam penggunaan telefarmasi sebagai upaya pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan pasien pasca pandemi Covid-19. Penelitian ini merupakan yuridis-sosiologis (sociology of law) dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data primer dalam penelitian ini didapatkan melalui indepth-interview sedangkan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi lapangan dan studi kepustakaan untuk memperoleh data yang diperlukan. Belum ada kebijakan tentang telefarmasi yang komprehensif di Indonesia. Mengingat kebutuhan pelayanan kefarmasian dan merespon keterbatasan yang ada, RSU Syubbanul Wathon Magelang memberikan tanggungjawabnya untuk memenuhi hak atas pelayanan kesehatan pasien melalui aplikasi bernama AIDO Health dan website telekonsultasi Siloam Hospital yang dituangkan dalam Standar Prosedur Operasional (SPO) terkait Pelayanan Pasien OPD Melalui Konsultasi Rawat Jalan Online. Peran Apoteker dalam proses pemenuhan hak atas kesehatan ini adalah melalui telefarmasi berupa pengecekan dan pelaporan berkala obat dan bahan habis pakai, konsultasi antar tenaga kesehatan dan tenaga medis, konsultasi dengan administrasi dan pengantaran obat hingga konsultasi denga pasien terkait jenis obat, cara penggunaan hingga efek samping obat. Diperlukan kebijakan tentang telefarmasi yang mempunyai kekuatan hukum yang jelas, termasuk kesiapan baik sarana, prasarana dan sumber daya kesehatan untuk mengaplikasikan telemedicine atau telefarmasi di Indonesia. Diperlukan pula edukasi kepada masyarakat sehingga masyarakat sebagai penerima layanan kesehatan siap akan adanya layanan telemedicine atau telefarmas