TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DALAM PEMENUHAN HAK ATAS KESEHATAN JIWA PERAWAT DI MASA PANDEMI COVID-19

Tingginya kasus Covid-19 mengakibatkan perawat sebagai garda terdepan penanganan pandmi Covid-19 mengalami krisis kesehatan fisik dan krisis kesehatan mental. Hal ini muncul diakibatkan oleh adanya permasalahan pemenuhan hak atas kesehatan jiwa. Permasalahan kesehatan jiwa di Provinsi Jawa Tengah adalah adanya perawat yang merasa dirinya tidak mampu untuk menghadapi pandemi dan memilih untuk mengundurkan diri, adanya burnout akibat pekerjaan, kelelahan, stres, khawatir dan kejenuhan sehingga mengakibatkan turunnya imunitas perawat. Pemerintah bertanggung jawab dalam pemenuhan hak atas kesehatan tersebut, termasuk hak atas kesehatan jiwa perawat di masa pandemi Covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahun tentang peraturan, pelaksanaan dan bentuk tanggung jawab Pemerintah dalam pemenuhan hak atas kesehatan jiwa perawat di masa pandemi Covid-19. Penelitian ini dilakukan di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan spesifikasi dekriptif analitis. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder melalui wawancara kepada Wakil Kepala Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Jawa Tengah, Kepala Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dan Ikatan Perawat Kesehatana Jiwa Indonesia Provinsi Jawa Tengah. Data hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menujukkan masih terdapat kekosongan hukum tentang pemenuhan hak atas kesehatan jiwa perawat di masa pandemi Covid-19 dan kekuatan hukum yang belum jelas dan mengikat. Peraturan tentang pemenuhan hak atas kesehatan jiwa perawat tersebut hanya berupa peraturan kebijakan (beleidsregels). Pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam pemenuhan hak atas kesehatan jiwa perawat di masa pandemi Covid-19 adalah dengan bekerjasama dengan IPKJI Jawa Tengah, namun belum ada peraturan jelas yang menujukkan bahwa IPKJI Jawa Tengah adalah badan khusus yang dipilih sebagai pelaksana DKJPS di masa pandemi Covid-19. Permasalahan lain yang ditemukan dalam penelitian ini adalah bentuk pemenuhan hak atas kesehatan jiwa perawat belum diatur secara spesifik, hanya hak atas kesehatan jiwa untuk masyarakat umum