LEGALITAS PERUBAHAN TUNTUTAN PENUNTUT UMUM DALAM REPLIK PADA KASUS VALENCYA DI KARAWANG (STUDI DI BIRO HUKUM KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA)

Indonesia adalah negara hukum, dimana segala sesuatu harus dilakukan berdasarkan dengan hukum yang berlaku. Kasus Valencya di Karawang menjadi perhatian publik karena seorang istri yang memarahi suami dituntut pidana oleh Penuntut Umum. Penuntutan ini kemudian diubah menjadi tuntutan bebas oleh Penuntut Umum, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur bahwa setelah pemeriksaan selesai dilakukan tuntutan pidana. Tujuan dari penelitian ini adalah menemukan bagaimana legalitas dari perubahan tuntutan Penuntut Umum pada replik kasus Valencya di Karawang dan apa faktor penyebab terjadinya perubahan tuntutan penuntut umum pada replik kasus Valencya di Karawang. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif yaitu pendekatan yang dilakukan melalui interaksi langsung dengan narasumber penelitian. Lokasi penelitian perubahan tuntutan Penuntut Umum pada replik kasus Valencya di Karawang, Penulis lakukan di Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada Biro Hukum. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara dan studi kepustakaan, dan metode Analisa data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, perubahan tuntutan pidana menjadi tuntutan bebas yang dilakukan dalam replik diperbolehkan. Perubahan ini dilakukan atas dasar Ketuhanan Yang Maha Esa dan hati nurani dengan mengindahkan norma-norma yang ada, serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat. Terjadinya perubahan tuntutan ini dipengaruhi beberapa faktor yaitu: eksaminasi khusus yang dilakukan oleh Jaksa Agung kemudian kurangnya sense of crisis atau kepekaan dan kurang memedomani beberapa Pedoman yang ada. Seorang Penuntut Umum memerlukan kepekaan atau sense of crisis yang lebih pada saat menangani kasusnya. Hal ini diperlukan agar Penuntut Umum dapat menyelami perasaan dan suasana batin daripada korban serta dapat menuntut yang seadil-adilnya. Penuntut Umum Mengedepankan asas keadilan dibandingkan dengan asas kepastian huku