PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PUTUSAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP SISWA OLEH OKNUM GURU (Studi Kasus Putusan No.896/Pid.Sus/2018/PN Semarang)

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dilindungi. Perlindungan hak anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Saat ini kekerasan seksual bisa terjadi dimana saja dan pada siapa saja, termasuk pada siswa dillingkungan pendidikan. Salah satu kasus kekerasan seksual terhadap siswa terdapat dalam Putusan Nomor No.896/Pid.Sus/2018/PN Semarang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan tindak pidana kekerasan seksual terhadap siswa oleh oknum guru dan penerapan sanksi pidana pelaku kekerasan seksual terhadap siswa oleh oknum guru. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan berinteraksi langsung dengan narasumber. Lokasi penelitian berada di Pengadilan Negeri Semarang. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu dengan studi kepustakaan dan wawancara, serta metode analisa yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kekerasan seksual pada Putusan Nomor: 896/Pid.Sus/2018/PN Semarang berdasarkan petimbangan yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yuridis terdiri dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti. Pertimbangan non yuridis terdiri dari latar belakang terdakwa, pendidikan, akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, pengulangan tindak pidana yang sama, hal-hal memberatkan dan hal-hal meringankan. Penerapan Sanksi Pidana pada Putusan Nomor 896/Pid.Sus/2018/PN Semarang adalah sanksi pidana penjara dan denda. Selain itu, Terdakwa dapat dikenakan pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Hakim dalam memutus perkara pidana No. 896/Pid.Sus/2018/PN Semarang, sebaiknya lebih memperhatikan dan mempertimbangkan hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa. Mengingat bahwa Terdakwa merupakan seorang Pendidik atau Tenaga Pendidik yang sudah pernah di hukum karena melakukan tindak pidana yang sama serta menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang sehingga hukuman maksimal akan lebih pantas untuk Terdakwa