PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP3A) KOTA SEMARANG DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA ANAK PENYANDANG DISABILITAS KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

Dewasa ini, kekerasan seksual semakin sering terdengar di telinga masyarakat. Perempuan dan anak menjadi korban yang paling rentan dalam kasus ini. seolah-olah sudah bukan merupakan kasus yang jarang terdengar di telinga masyarakat. Merespons fenomena tersebut, pemerintah Indonesia membentuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang (DP3A Kota Semarang) melalui Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang sebagai lini terdepan dalam melindungi perempuan dan anak. Salah satu perlindungan tersebut yaitu dalam mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak penyandang disabilitas. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana peran yang dilakukan oleh DP3A Kota Semarang dalam memberikan pendampingan terhadap korban kekerasan seksual pada anak disabilitas? 2) Apakah faktor yang menjadi penghambat bagi DP3A Kota Semarang dalam menjalankan peran pendampingan dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak disabilitas? Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan interaksi langsung dengan narasumber penelitian di DP3A Kota Semarang. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yakni dengan wawancara dan studi kepustakaan, dan metode analisa data yang digunakan adalah metode analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, DP3A Kota Semarang memberikan berbagai layanan dalam pendampingan dan penanganan anak disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual, yang meliputi layanan kesehatan, bantuan hukum, reihabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial. Melalui penelitian ini, diketahui bahwa DP3A Kota Semarang berfokus pada pemulihan korban melalui pendekatan represif yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Akan tetapi, terdapat beberapa hambatan yang mengurangi efektivitas pelayanan, seperti ketimpangan dalam kualitas sumber daya manusia, kesulitan berkomunikasi dengan korban disabilitas, dan sikap diskriminatif dari penegak hukum. Secara keseluruhan, DP3A Kota Semarang berperan penting dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak penyandang disabilitas korban kekerasan seksual. Terlepas dari itu, masih terdapat tantangan yang harus dihadapi untuk meningkatkan pelayanan. Dengan upaya yang terus menerus, diharapkan masyarakat dapat melihat perubahan positif dalam perlindungan dan penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak disabilitas di Kota Semarang