PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DI DESA BASIN, KABUPATEN KLATEN

Indonesia memilih struktur negara kesatuan sebagai yang paling sesuai dengan visi mereka tentang Indonesia yang demokratis dan multietnis. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) menetapkan provinsi sebagai bagian administratif NKRI, dengan masing-masing provinsi dimekarkan lagi menjadi kabupaten dan kota yang masing-masing memiliki pemerintahan daerah sendiri. Basin adalah pemukiman di Kabupaten Klaten Jawa Tengah. Kabupaten Klaten atau lebih tepatnya di Desa Basin terdapat potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang bisa dimanfaatkan demi kemajuan desa. Demi mencapai kemajuan desa, tentu diperlukan peraturan-peraturan yang menunjang jalannya sistem pemerintahan desa. Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian terkait pelaksanaan tugas dan fungsi BPD di Desa Basin. Tujuan dari penelitian yang dilakukan di Desa Basin adalah untuk mengetahui pengaturan dan pelaksanaan tugas dan fungsi BPD dalam pembentukan peraturan desa di Desa Basin, Kabupaten Klaten, serta hambatan yang dihadapi BPD dalam pembentukan peraturan desa di Desa Basin, Kabupaten Klaten. Dalam penelitian ini Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif karena penelitian ini menitik beratkan pada pemahaman penulis terhadap suatu permasalahan secara kompleks. Penulis memanfaatkan sumber primer (wawancara) dan sekunder (undang-undang, peraturan, dan peraturan yang relevan) untuk informasi. Analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder. Basin adalah salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Kebonarum, Kabupaten Klaten. Pembentukan keanggotan BPD di Desa Basin selalu mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku mulai dari jumlah anggota BPD dan syarat keterwakilan anggota. Desa Basin dalam membentuk Peraturan Desa selalu mengikuti UU 12 Tahun 2011 dan memperhatikan asas-asas hukum yang berlaku. karena dalam membuat peraturan banyak yang harus kami perhatikan, mulai dari tahapan-tahapan hingga hirarki peraturan yang berlaku di Indonesia. Hambatan yang sering ditemui di Desa Basin adalah perbedaan pendapat antara anggota BPD sendiri pada saat membuat rancangan peraturan yang sering kali dikhawatirkan dapat menimbulkan perpecahan di tubuh BPD Basin. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam menjalankan tugas dan fungsi BPD Basin sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Pada pembentukan Peraturan Desa, BPD Desa Basin selalu memperhatikan hierarki peraturan yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan memperhatikan asas-asas hukum yang berlaku. Tahap-tahap pembentukan peraturan desa juga sudah mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa