IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DARI HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS NOMOR 54/PID.SUS- TPK/2022/PN.SMG)

Penelitian berjudul “IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DARI HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS NOMOR 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg)”, bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum dalam memberantas tindak pidana pencucian uang dari hasil korupsi di Indonesia, faktor-faktor yang mendorong pelaku, serta mengetahui kendala aparat penegak hukum dalam melakukan penelusuran aset tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana korupsi. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif, spesifikasi menggunakan deskriptif-analitis, Analisis dengan membandingkan data bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan bahan hukum sekunder yaitu putusan tindak pidana pencucian uang Pengadilan Negeri Semarang didukung data yang diperoleh melalui wawancara hakim tindak pidana korupsi Pengadilan Negeri Semarang dan jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Semarang. Hasil penelitian menunjukan Pengadilan Negeri Semarang dan Kejaksaan Negeri Semarang berupaya maksimal dalam penegakan hukum pemberantasan tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana korupsi tetapi aparat penegak hukum masih memiliki kendala yang menghambat pada tahap penelusuran aset pelaku yang berdampak pada waktu proses penanganan perkara tindak pidana terlalu lama, seharusnya jangka waktu tersebut bisa di efisienkan karena jika jangka waktu proses penanganan perkara terlalu lama menyebabkan aset pelaku banyak yang sudah berserak dan terhambat pada proses meminta keterangan saksi. Kemudian diuraikan faktor yang mendorong pelaku untuk melakukan pencucian uang disebabkan dua faktor yaitu faktor dari dalam dan dari luar. Saran bagi aparat penegak hukum untuk melakukan koordinasi agar proses peradilan berjalan dengan efektif, aparat penegak hukum dapat melibatkan intelejen masing-masing institusi untuk menelusuri aset pelaku hasil tindak pidana yang sudah beralih kepemilikan, aparat penegak hukum lebih memperhatikan waktu pada proses penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang agar tidak ada aset hasil tindak pidana pelaku yang beralih, pihak perbankan untuk lebih kooperatif agar dapat memperlancar proses penyidikan