PENERAPAN DAN PELAKSANAAN UANG PAKSA PADA PERKARA PERDATA (studi kasus putusan Nomor 1626 K/Pdt/2020)

Permasalahan yang terdapat dalam putusan nomor 1626 K/Pdt/2020 yang dimana pihak Penggugat PT Bank UOB Indonesia dengan PT Karya Makmur Sentosa dan Kantor pelayanan kekayaan Negara dan lelang Surabaya dimana dalam hal ini adanya penguasaan hasil sisa lelang atas pemabayaran hutang Penggugat dengan hasil sebesar Rp. 2.324.060.229,63 terhadap mesin-mesin milik penggugat, hasil lelang tersebut adalah merupakan hak penggugat. Dalam hal ini pada tanggal 8 Agustus 2018 mengenai jumlah pengembalian uang sisa hasil penjualan lelang dan meniadakan denda keterlambatan penyerahan uang hasil penjualan lelang (dwangsom). Ada beberapa hal penting dalam penerapan uang paksa melalui putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap agar dapat mewujudkan keadilan, juga bermanfaat bagi penyelesaian perkara serta adanya kepastian hukum dan instrument eksekusi dapat berfungsi secara efektif dan efisien bagi penegak hukum. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif memiliki logika teori induktif dan teori berawal dari kenyataan atau realitas data yang dianalisis Objek dalam penelitian ini adalah seluruh informasi yang berkaitan dengan Penerapan Uang Paksa Pada Perkara Perdata Berdasarkan Putusan Hakim Di Pengadilan Negeri Semarang. Elemen penelitiannya adalah dokumen tentang uang paksa, hakim yang menerapkan uang paksa, Peraturan yang berkaitan dengan uang paksa, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Hakim. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Dalam pelaksanaan upaya uang paksa dalam putusan nomor 1626 K/Pdt/2020 belum dapat secara efektif karena belum adanya pelaksanaan yang memang harus dibayarkan oleh pihak PT Bank UOB kepada PT Karya Makmur Sentosa dan Kantor Pelayanan kekayaan Negara dan Lelang Surabaya. Dalam pelaksanaan pembayaran uang paksa yang sudah berkekuatan hukum sebaiknya berbentuk surat keputusan bersama yang dimana dalam hal ini para tergugat dan penggugat dalam pengembalian uang paksa ini memiliki kesepakatan bersama yang dimana kapan dalam hal ini uang yang menjadi hak pengugat dapat dikembalikan oleh tergugat kepada penggugat