PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA PERKOSAAN DALAM PERKAWINAN (MARITAL RAPE) (STUDI KASUS PUTUSAN NO 899/Pid.Sus/2014/PN.Dps)

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang PKDRT memberikan definisi yang sangat luas mengenai marital rape. Seperti halnya kasus Putusan Nomor 899/Pid.Sus/2014/PN.Dps yang menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama lima bulan atas kasus perkosaan dalam perkawinan atau marital rape. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dalam kasus Putusan Nomor 899/Pid.Sus/2014/PN.Dps serta mengetahui pengaturan mengenai tindak pidana perkosaan dalam perkawinan (marital rape) sebagai kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka. Hasil dari penelitian menemukan bahwa (1) Putusan Nomor 899/Pid.Sus/2014/PN.Dps dinyatakan secara sah dan meyakinkan berdasarkan Pasal 8 huruf a Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang PKDRT berupa pemaksaan hubungan seksual dalam lingkup rumah tangga dengan pidana penjara 10 bulan. (2) Pengaturan mengenai tindak pidana perkosaan dalam perkawinan (marital rape) sebagai kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga membahas mengenai tindak kekerasan seksual atau pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan pada subjek hukum yang tinggal dalam lingkup rumah tangga berdasarkan ketentuan Pasal 5, Pasal 8, dan Pasal 46. Berdasarkan telaah kasus tersebut, dapat dikatakan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap putusan tersebut masih jauh dari rasa keadilan dikarenakan pelaku didakwa dengan hukuman yang lebih ringan atau jauh dari ancaman hukuman atas perbuatan tersebut. Saran penelitian ini yaitu kebijakan formulasi yang mengatur tentang tindak pidana perkosaan dalam perkawinan (marital rape) harus segera diefektifkan. Mengingat bahwa masyarakat Indonesia yang sudah mulai terbuka dan mulai memahami akan pentingnya perlindungan terhadap korban dari perkosaan dalam perkawinan. Dengan diundangkannya KUHP yang sudah saatnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana warisan Pemerintahan Kolonial Belanda tidak diberlakukan lag